Wakil Ketua DPRD Sumbar Minta Komisi I Ikut Investigasi Penyebab Keracunan di Lapas Bukittinggi 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, menyatakan akan segera berkomunikasi dengan Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi keadilan pemerintahan dan hukum terkait kasus keracunan yang dialami 22 narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Menurut Nanda, pihaknya berharap Komisi I DPRD Sumbar dapat terlibat langsung dalam tim investigasi untuk mengungkap penyebab insiden keracunan massal tersebut.

“Nanti saya akan koordinasi dengan Komisi I. Harapannya, Komisi I bisa masuk dalam tim investigasi agar proses pengusutan lebih transparan,” kata Nanda saat diwawancarai TribunPadang.com, Kamis (1/5/2025).

Ia menilai kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi pihak Lapas Biaro, terutama dalam hal pengawasan internal.

Baca juga: Soroti Insiden Narapidana Keracunan di Bukittinggi, DPRD Sumbar Minta Pengusutan Secara Transparan

"Insiden ini perlu menjadi peringatan tegas bagi Kalapas. Alkohol sebanyak itu seharusnya terpantau oleh unit kesehatan. Meski digunakan untuk menghapus tato, tetap harus diawasi,” ungkapnya.

Nanda juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan apakah alkohol tersebut sengaja dimasukkan ke dalam minuman atau tercampur secara tidak sengaja.

“Kita perlu pastikan apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan untuk mencelakai sesama napi. Ini penting untuk diusut secara serius,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengusutan kasus ini dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Baca juga: Warga Binaan Lapas Bukittinggi Keracunan, Keluarga Pastikan Langsung Kondisinya di RS Achmad Mochtar

“Transparansi sangat penting dalam kasus ini agar tidak menimbulkan keresahan publik,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan di dalam lapas yang memungkinkan alkohol berbahan dasar parfum bisa masuk dan digunakan oleh narapidana.

“Kalaupun benar alkohol itu digunakan untuk hapus tato, tetap saja pengawasan dari petugas wajib dilakukan. Ini menjadi tanda tanya besar soal kontrol di Lapas,” tambahnya.

Nanda menegaskan, insiden seperti ini tidak boleh terulang. Ia mendorong agar pengawasan di seluruh lembaga pemasyarakatan diperketat sebagai langkah antisipasi ke depan. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)