Gusniar Tempuh 300 Km Naik Pikap dari Air Bangis untuk Temui Gubernur Sumbar, Semoga Kami Didengar

Ribuan warga berjalan kaki atau long march mulai dari Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) menuju kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman Kota Padang.

Mereka dikawal pihak kopilisian, akses lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Sudirman tampak terganggung dan dialihkan ke satu sisi saja.

"Bebaskan lahan kami, bebaskan rekan kami, tarik Brimob dari lahan kami, Terdengar teriakan orator diaminkan massa aksi lainnya.

Sebelumnya, massa aksi juga menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7/2023). Namun massa aksi kecewa karena tidak ditemui Gubernur Sumbar.

Baca juga: Demo Hari ke-2 Warga Air Bangis Jalan Kaki Seusai Nginap di Masjid Raya Sumbar, Ingin Jumpa Gubernur

Adapun tuntutan aksi kepada Gubernur Sumatera barat: cabut usulan gubernur tentang proyek strategis nasional kepada menko kemaritiman dan investas, bebaskan lahan masyarakat air bangis dari kawasan hutan produksi

Lalu bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU Sekunder, bebaskan masyarakat menjual hasil sawitnya kemanapun.

Tuntutan kepada Kapolda Sumatera Barat, bebaskan semua masyarakat Air Bangis yang di tahan, tarik mundur seluruh Brimob yang berada di lahan masyarakat Air Bangis, hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Air Bangis.

Sebelumnya, Warga Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat minta Gubernur Sumbar segera menyelesaikan konflik lahanan di negeri asal mereka.

Hal ini disampaikan kordinator lapangan aksi damai masyarakat Air Bangis, Haris Ritonga (36) ditemui, Selasa (31/7/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS: Gagal Temui Mahyeldi, Warga Air Bangis Demo Lagi di Kantor Gubernur Sumbar Pagi Ini

"Tuntutannya kami ingin dibebaskan mencari mata pencaharian kami, tanpa diintimidasi, tidak ditakut-takuti, selesaikan konflik lahan dan bebasan rekan kami yang ditangkap," ujar Haris.

Menurut Hari, permasalahan di negerinya sudah berlangsung lama. Ia bersama sekitar 4.000 jiwa lainnya tinggal di hutan kawasan secara turun-temurun sejak 1970 an. 

Namun tiba-tiba saja, pada tahun 2016, muncul program hak tanaman rakyat (HTR) di perkebunan mereka tersebut.

"Sejak itu, muncul masalah bertubi-tubi, puncaknya kemarin, masyarakat yang sedang panen ditangkap," kata Haris. 

Baca juga: Warga Pasbar Bermalam di Masjid Raya Sumbar, Besok Demo Lagi Minta Gubernur Selesaikan Konflik Lahan

Haris menambahkan masyarakat sekarang takut panen sawit, sementara bertani sawit satu-satunya mata pencaharian.

"Efek dominonya banyak, ribuan jiwa terdampak, anak sekolah akan berhenti, dimana kami mau mencari makan," ujarnya.