Masyarakat Air Bangis Demo

Gusniar Tempuh 300 Km Naik Pikap dari Air Bangis untuk Temui Gubernur Sumbar, Semoga Kami Didengar

Jarak yang tidak dekat harus ditempuh Gusniar, warga Air Bangis yang ikut demo ke kantor Gubernur Sumatera Barat. 

Penulis: Nandito Putra | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RimaKurniati
Ribuan warga Air Bangis, Pasaman Barat (Pasbar) Sumatera Barat (Sumbar) kembali demo, Selasa (1/9/2023). Mereka berjalan kaki dari Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) menuju kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman Kota Padang. 

Selain itu, masyarakat diharuskan menjual ke koperasi yang ditentukan, dengan harga yang lebih murah.

Haris juga meminta agar dua rekan mereka yang ditangkap segera dibebaskan.  

"Yang masih ditahan dua orang, di meja hijau ada empat orang," katanya.

Ia menambahkan, jika masyarakat yang tinggal di hutan kawasan bermasalah, harusnya diselesaikan secara baik-baik bukan malah ditangkap. 

"Masyarakat ingin diberi ketenangan dalam bekerja, melanjutkan hidup, untuk generasi muda juga," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, ribuan warga yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat, berdemonstrasi menuntut agar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyelesaikan konflik agraria di daerah itu.

Ada empat tuntutan yang dilayangkan masayrakat Air Bangis, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi, menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, pembebaasan dari Koperasi KSU ABS HTR, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak manapun.

Unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (31/7/2023) ini adalah puncak dari kegelisahan masyarakat Air Bangis yang telah mengendap bertahun-tahun.

Warga Air Bangis yang sebelumnya menginap di Masjid Raya bergerak menuju Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/8/2023) pagi. Seribu lebih warga berunjuk rasa di kantor gubernur untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka gagal menemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada Senin (31/7/2023) kemarin.
Warga Air Bangis yang sebelumnya menginap di Masjid Raya bergerak menuju Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/8/2023) pagi. Seribu lebih warga berunjuk rasa di kantor gubernur untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka gagal menemui Gubernur Sumbar, Mahyeldi pada Senin (31/7/2023) kemarin. (TribunPadang.com/Nandito Putra)

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Sejak saat itu, kata Haris, masyarakat kerap berkonflik karena dinilai menanam dan memanen sawit di dalam kawasan hutan produksi.

Padahal, kata dia, masayrakat sudah mengelola lahan tersebut sejak lama secara turun temurun.

Selain tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, masyarakat Air Bangis kerap dikiriminalisasi saat beraktivitas di kebun mereka, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved