Gubernur Sumbar Mahyeldi Dukung Rencana Pemerintah Pangkas Bandara Internasional

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mendukung pemerintah pusat memangkas status bandara internasional di Indonesia.

Informasi mengenai pemangkasan bandara internasional itu sudah didengar Mahyeldi sekira lima bulan yang lalu dari seorang menteri, meski wacana itu baru akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Kata Mahyeldi, rencana pemangkasan status bandara internasional punya nilai positif, untuk mengontrol orang yang masuk ke Indonesia.

"Saya pribadi sangat senang sekali orang yang masuk ke Indonesia ini diawasi secara ketat," kata Mahyeldi pada Rabu (8/2/2023).

Kalau memang dalam rangka pengetatan, mengontrol orang masuk ke Indonesia, ia rasa itu ya sangat baik.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Apresiasi Program Djarum Foundation di Sepanjang Jalur Bypass - BIM

Langkah-langkah tersebut, menurutnya betul-betul untuk kepentingan negara, demi menjamin negara menjadi solid dan kuat.

"Sekali lagi, kajian, analisanya betul-betul harus komprehensif, mendalam dan demi kepentingan bangsa," ujar Mahyeldi.

Diberitakan Kompas.com, Pemerintah berencana memangkas bandara (airport) internasional di Indonesia menjadi 15 saja.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).

"Di situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Soal Pemangkasan Bandara Internasional, Pengamat: Kalau BIM Tak Setuju, Sumbar di Posisi Strategis

Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri. Utamanya, agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri. Sehingga, konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.

Selain itu, Erick mengatakan, pemangkasan jumlah bandara internasional di Indonesia juga bertujuan mengurangi WNI yang berlibur ke luar negeri.

"Yang kita tidak mau kan membuka airport sebesar-besarnya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri," ungkap Erick.

"Padahal kalau kita lihat pariwisata itu 70 persen lokal, 30 persen asing. Kenapa Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) juga sekarang mendorong percepatan pariwisata bisa mulai recover," lanjutnya.

Diwawancari terpisah sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy merasa, Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bukanlah salah satu bandara yang dicabut penerbangan internasionalnya.