Soal Pemangkasan Bandara Internasional, Pengamat: Kalau BIM Tak Setuju, Sumbar di Posisi Strategis

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pemerintah berencana mengurangi atau memangkas jumlah bandara kategori internasional dari 32 menjadi 15 saja. 

Pengamat Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) Sari Lenggogeni menyebut, sebelum melakukan pemangkasan bandara internasional harus ada dasar kajian yang menunjukan data orang keluar negeri lebih banyak dari turis yang datang.

Kemudian, jika memang lebih banyak orang Indonesia berwisata ke luar negeri, harus dilihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Lanjutnya, harus ada data misalnya neraca statistik pariwisata yang memperlihatkan daerah mana yang banyak orang wisata ke luar negeri.

"Saya sebenarnya tidak setuju pemangkasan bandara Internasional ini, kecuali bandara memang tidak efektif dan efisien dalam mendapatkan income," ujar Sari Lenggogeni, Selasa (7/2/2023)

Baca juga: Pemangkasan Bandara Internasional, Kadispar Sumbar: Baru Wacana, Lebih Baik Tunggu Keputusan Pusat

Sari Lenggogeni mengaku tidak sepakat jika Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumbar termasuk yang akan dipangkas.

Sebab Sumbar berada di wilayah yang secara geografis sangat strategis dengan negara tetangga misalnya Malaysia dan Singapura.

"Justru wisatawan dari luar negeri itu menstimulasi ekonomi Sumbar, orang Malaysia banyak ke Bukitinggi dan turis lainnya banyak ke Mentawai untuk berselancar," ujar Sari Lenggogeni.

Ia menambahkan, apalagi penerbangan internasional di BIM baru dibuka pada bulan Oktober 2022 lalu.

Lanjutnya, seandainya BIM termasuk yang kena pangkas tentu akan memicu protes terutama pelaku usaha tour and travel.

Baca juga: Bandara Internasional Bakal Dipangkas, Wagub Sumbar: BIM Saya Rasa Tak Akan Dicabut

Sari Lenggogeni mengatakan alasan pemerintah untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri sangat Ia dukung.

Namun perlu kajian lebih mendalam lagi terutama pemangkasan penerbangan internasional di BIM.

"Kita saja membuka penerbangan internasional ini, Pemerintah Provinsi Sumbar dan lainnya sudah berjuang, tentunya Pemrpov akan bersurat agar BIM tidak termasuk dipangkas," ujarnya.

Sementara itu, Menurut, Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).

Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri

Baca juga: Pemerintah Berencana Pangkas Bandara Internasional Jadi 15, Bagaimana dengan BIM Sumbar?

Tujuannya agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri sehingga konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.

Namun penerbangan haji dan umrah menjadi pengecualian alias tetap dibolehkan. (*)