BIM Dipastikan Tetap Internasional, Anggota DPRD Sumbar: Fokus Kini Soal Peningkatan Prasarana

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Anggota DPRD Sumbar Hidayat meminta fokus perhatian soal Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bukan lagi soal status penerbangannya, melainkan soal peningkatan sarana prasarana dan fasilitasnya.

"Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pelayanan BIM, mulai dari yang kecil-kecil, pelayanan dari atribut, kargo, bagasi, kebersihan dan segala macamnya. Itu yang kita minta ke Angkasa Pura," ujar Hidayat kepada TribunPadang.com, Selasa (21/2/2023). 

Hal tersebut disampaikan Hidayat, mengingat sudah ada titik terang soal BIM yang tetap dipertahankan statusnya.

Hidayat menilai, kekhawatiran berbagai pihak soal status BIM hendaknya diakhiri, karena sudah ada sinyal positif dari ekspos Pemprov Sumbar saat rapat koordinasi bersama DPRD Sumbar dan stakeholder lainnya, Selasa (21/2/2023).

Begitu juga, kata kader Partai Gerindra itu, sesuai regulasi BIM juga memenuhi kriteria bandara internasional, sesuai dengan Permenhub Nomor 39 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Tatanan Kebandarudaraan.

Baca juga: Bupati Solok Tolak Rencana Pengurangan Bandara Internasional: Bisa Berdampak terhadap Pariwisata

Selain tujuan penerbangan, perbedaan bandara Internasional itu, kata dia, ialah adanya fasilitas Bea Cukai, dan Imigrasi.

Lalu, berkaitan dengan lalu lintas penerbangan, BIM juga dirasa salah satu yang terbaik di Pulau Sumatera, karena ada penerbangan langsung ke Kuala Lumpur Malaysia dan melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah.

"Berdasarkan paparan GM Angkasa Pura II ternyata memang penerbangan luar negeri itu cukup tinggi, umrah lima sampai enam pesawat dalam sepekan," ujar politisi dari Partai Gerindra ini.

Lalu penerbangan ke Kuala Lumpur, Air Asia lima sampai sepuluh pesawat per pekan, dan City Link lima penerbangan per pekan.

Sedangkan, beberapa bandara internasional lain di Pulau Sumatera, nyatanya tidak melayani keberangkatan ke dalam dan luar negeri.

Baca juga: Forum Pariwisata Sumbar Tolak Wacana Pemangkasan Bandara Internasional BIM

"Dari data itu, maka rasanya berat bagi pemerintah pusat untuk menurunkan status Bandara Internasional Minangkabau," kata Hidayat.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan, kekhawatiran masyarakat Sumbar soal status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mulai menemui titik terang.

Dari ekspos Pemprov Sumbar melalui asisten II dan kadis pariwisata, katanya, BIM masih aman dari wacana pemangkasan bandara internasional oleh pemerintah pusat.

Dari 35 bandara internasional yang kabarnya akan dipangkas menjadi 15 bandara, BIM disebut masih termasuk prioritas pemerintah pusat, dan tetap akan melayani penerbangan langsung dalam dan luar negeri.

"Kita berharap, meski sudah clear BIM tetap menjadi bandara internasional, kita tetap mewanti-wanti agar Pemprov Sumbar tetap berkirim surat dengan mencantumkan narasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat," ujar Supardi ketika dijumpai TribunPadang.com di ruang rapat paripurna DPRD Sumbar, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: DPRD Sumbar Rencanakan Raker dengan Pemprov, Antisipasi Wacana Pemangkasan Bandara Internasional