Teka-teki Absennya Persikopa Pariaman di Piala Soeratin U-17 2025: Pendanaan Jadi Polemik

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN – Absennya Persikopa Pariaman di gelaran Piala Soeratin U 17 masih menjadi tanda tanya besar di benak masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat, terlebih masalah yang mencuat terkait gagalnya pengurus dan masalah pendanaan.

Dua masalah itu muncul dari pernyataan Wakil Ketua Harian Persikopa Erasmus, Ketua Askot PSSI Kota Pariaman Kardinal Feri dan Ketua Koni Pariaman Edison TRD, dalam wawancara langsung yang dilakukan TribunPadang.com, beberapa waktu belakang.

Latar belakang masalah tersebut, seharusnya tidak membuat Runner Up Piala Soeratin U-17 Nasional dua kali beruntun itu, tidak tampil pada gelaran tahun 2025.

Mengingat Persikopa Pariaman merupakan tim plat merah (milik pemerintah daerah).

Hal ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Pariaman nomor 241/420/2022, tentang Pengurus Klub Persatuan Sepak Bola Kota Pariaman Periode 2022-2027, semasa kepemimpinan Genius Umar- Mardison Mahyudin.

Baca juga: KONI Kritik Keras Absennya Persikopa di Piala Soeratin 2025, Sebut Cerminan Kegagalan Pengurus

Secara jelas dalam Keputusan Wali Kota tersebut, bahwa pengurus memiliki wewenang penuh kepada pengurus untuk mengelola dan mengupayakan semua kebutuhan klub dan mendapatkan prestasi terbaik dalam menghadapi berbagai kompetisi di bawah naungan PSSI.

Serta dalam surat Keputusan tersebut, ditegaskan bahwa segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman dan anggaran yang sah dan tidak mengikat.

Mengacu pada surat Keputusan tersebut, timbul spekulasi di tengah masyarakat apakah Klub “Plat Merah” ini sudah tidak menjadi prioritas bagi Pemko Pariaman, meski memiliki prestasi gemilang.

Mantan Ketua Hariana Persikopa Pariaman Buyung Lapau, mengaku prestasi menterang Perikopa Pariaman dalam dua tahun terakhir bukanlah sebuah kebetulan, namun berkat kerja keras, pengurus, pelatih, pemain, Pemerintah Kota Pariaman, insan sepak bola dan masyarakat baik di ranah dan di Rantau.

Baca juga: Dua Kali ke Final Nasional, Kini Persikopa Pariaman Gagal Tampil Akibat Tak Ada Dana dan Pengurus

Bahkan prestasi membanggakan itu sudah mengantarkan sebanyak 10 pemain Persikopa Pariaman berlaga di Elit Pro Academi (EPA) U20, yang tersebar di sejumlah klub professional seperti Persita Tanggerang, Persija Jakarta, PSCS Cilacap dan Semen Padang Fc.

“Prestasi dan capaian para pemain selama dua tahun terakhir ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan secara tidak langsung berdampak pada dunia olahraga Kota Pariaman,” ujar Buyung Lapau yang sudah mengundurkan diri menjadi pengurus sejak Mei 2025 secara tertulis pada Wako Pariaman (selaku Pembina) yang ditembuskan pada DIsdikpora Kota Pariaman, Askot PSSI Kota Pariaman dan KONI Kota Pariaman, meski tidak mendapat balasan.

Dalam persoalan Persikopa Pariaman saat ini, mantan Kepala BPKPD Kota Pariaman tersebut mengaku mundur dari kepengurusan atas alasan yang jelas, karena purna tugas dan tidak berdomisili di Kota Pariaman.

Alasan itu membuat Buyung Lapau takut tidak maksimal dalam mengurus Persikopa Pariaman, dengan harapan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Pariaman supaya bisa mempertahankan prestasi gemilang Persikopa Pariaman dalam dua tahun terakhir, semasa kepengurusannya.

Baca juga: Ketum Tak Bergeming, Persikopa Pariaman Absen di Piala Soeratin, Juara Nasional Tinggal Cerita

“Saya yakin pemerintah kota pariaman sangat bijak dalam mempertahankan prestasi, mungkin dengan merangkul kembali pengurus yang tersisa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pariaman melihat Persikopa Pariaman juara Piala Soeratin di kancah nasional,” ujarnya.

Menurutnya pengunduran diri yang ia lakukan bukanlah masalah berarti bagi keberlangsungan Persikopa Pariaman, jika saja ada rasa kepemilikan dan kepedulian dari Pemko Pariaman.

Terlebih ia menilai masih banyak masyarakat Kota Pariman yang lebih kompeten dibanding dirinya dalam mengurus sepak bola.

Situasi yang dihadapinya untuk mengundurkan diri, menurut Buyung Lapau setali tiga uang dengan Ketua Umum Perikopa Pariaman Periode 2022-2027 Genius Umar yang kalah dalam kontestasi Pilkada 2024 dan menetap di Jakarta.

“Seharusnya Pembina Persikopa Pariaman (Wali Kota) mengambil Langkah cepat melihat situasi ini dengan melakukan pergantian pengurus. Mengingat Persikopa Pariaman saat ini sudah menjadi wajah sepak bola Sumbar dan Kota Pariaman khususnya,” tuturnya.

Baca juga: Ironi, Persikopa Pariaman di Piala Soeratin U-17 Sumbar 2025 Absen di Kandang Sendiri

Absennya Persikopa Pariaman pada tahun 2025, menurut Mantan Ketua PABSI Sawahlunto tersebut menghadirkan kekecewaan mendalam bagi dirinya, bahkan sejumlah perantau yang sempat ikut berperan dalam prestasi Persikopa Pariaman dua tahun terakhir banyak mengungkapkan hal serupa, baik secara langsung maupun panggilan telepon.

Namun, Buyung lapau tidak pesimis, menurutnya situasi ini pasti akan menimbulkan rasa kebersamaan bagi masyarakat Kota Pariaman untuk mengembalikan Marwah Persikopa Pariaman.

Benarkah Persikopa Pariaman Terkendala Pendanaan

Masalah pendanaan bukanlah masalah baru dalam dunia sepak bola, seperti yang terjadi pada Persikopa Pariaman di gelaran Piala Soeratin u-17 tahun 2025 tingkat Sumbar.

Namun masalah pendanaan ini seperti muncul tiba-tiba, mengingat status Persikopa Pariaman merupakan klub “Plat Merah”, karena dalam SK kepengurusan Persikopa Pariaman ditegaskan bahwa segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya pengurus Persikopa Pariaman periode 2022-2027, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman dan anggaran yang sah dan tidak mengikat.

Bahkan Buyung Lapau mengaku di akhir masa dinasnya (2024), Pj Wako Pariaman (Roberia) sudah menganggarkan di APBD 2025 sebesar Rp500 juta untuk kelangsungan prestasi Persikopa Pariaman tahun ini.

“Saya tahu persis anggaran itu ditujukan untuk bonus prestasi Perikopa Pariaman tahun 2024 sebesar Rp100 juta dan persiapan Perikopa Pariaman sebanyak Rp400 juta untuk persiapan di tahun 2025,” tuturnya.

Bonus prestasi itu dianggarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang “Penghargaan Kepada Persatuan Sepak Bola Usia 17 yang Bersumber dari APBD Kota Pariaman tahun 2025”.

Penganggaran tersebut bersandar pada UU Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menerangkan bahwa reward prestasi dan hadiah boleh dianggarkan melalui APBD.

Sedangkan, Anggaran Rp400 juta itu berdasarkan pengalaman Pemko Pariaman yang sempat kewalahan tiap kali Persikopa Pariaman berhasil melaju ke tingkat nasional, seperti dua tahun sebelumnya, yang masih bersandar pada sokongan pihak ketiga, serta semangat donatur dan budaya badoncek masyarakat Pariaman di ranah dan Rantau.

Berdasarkan penganggaran Pj Wako Pariaman di APBD awal 2025, sejatinya tidak ada alasan lagi bagi Persikopa Pariaman untuk tidak tampil di Piala Soeratin u-17 tingkat Sumbar tahun 2025.

“Yang jelas anggaran sudah ada di APBD awal 2025, tapi bagaimana sekarang, saya tidak tahu lagi. Apakah masih ada di APBD 2025 atau apakah tidak bisa dicairkan,” ujarnya, mengingat, sejak Januari 2025, ia sudah tidak aktif lagi.

Bahkan Buyung Lapau meyakini bahwa anggaran tersebut harusnya tidak terdampak oleh efisiensi, mengingat Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi muncul setelah APBD 2025 Kota Pariaman ketuk palu.

Mengacu pada Inpres Nomor 1 tahun 2025, Di Kota Pariaman efisiensi ini berdampak pada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp36 miliar yang membuat tidak diadakannya pembangunan fisik di Kota Pariaman sepanjang 2025.

Buyung lapau berharap, agar masalah pendanaan ini bisa dijelaskan oleh Pemko Pariaman melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman sebagai pengguna anggaran.

“Soalnya di sana ada hak dari para pemain Persikopa Pariaman yang sudah berjuang di tahun 2024. Saya kira persoalan bonus ini harusnya bisa diselesaikan, karena sudah dianggarkan di APBD awal 2025 dan tertuang dalam keputusan Wali Kota Pariaman,” jelasnya.

Ia menarangkan pendanaan Perikopa Pariaman melalui APBD ini tidak menjadi persoalan, susai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024, yang secara jelas tidak menemukan penyalahgunaan anggaran yang digunakan oleh Persikopa Pariaman.

Tidak adanya temuan BPK terkait anggaran untuk Persikopa Pariaman di tahun 2024, menurut Buyung Lapau karena penggunaan anggaran Persikopa Pariaman sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran.

“Prinsip penggunaan anggaran kan jelas, yang mana urusan pemda boleh dibiayai APBD. Seperti Persikopa Pariaman yang statusnya klub pemerintah,” jelasnya, menambahkan bahwa, status Persikopa Pariaman, sama dengan PSP Padang, PSKB Bukittinggi, PerseparPadang Pariaman, dan sejumlah klub lain di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

Prinsip itu didukung oleh Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri nomor 400.2/3883/Sj, tentang, “Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber dari APBD”.

Melalui situasi yang ia ketahui, Buyung Lapau meminta agar Pembina Persikopa Pariaman yang dalam hal ini Wali Kota Pariaman (Yota Balad) supaya bisa mengakomodir bonus para pemain seuai Keputusan Wali Kota (Pj Roberia).

Serta ia menginkan agar Pembina Persikopa Pariaman (Wako Pariaman) bisa memberikan penjelasan pada masyarakat atas kekecewaan yang terjadi, karena harus melihat tim kebanggaan mereka tidak berlaga di Piala Soeratin U 17 yang berlangsung di Lapangan Persikatim Kota Pariaman. 

“Harapan saya jelas, agar Pembina Persikopa Pariaman (Wali Kota) bisa mengatasi persoalan ini. Soalnya Persikopa Pariaman merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya.