Ketua DPRD Padang Minta SPPG Kurangi Porsi Masakan MBG, Cegah Tragedi Keracunan di Agam

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Peringatan itu disampaikannya usai kasus keracunan makanan MBG di Kabupaten Agam, yang menjadi peringatan serius bagi seluruh pelaksana program serupa di Sumatera Barat.

Muharlion menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menunggu masalah muncul.

Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaksana lapangan, untuk memperhatikan setiap tahapan penyediaan makanan.

“Pelaksanaan MBG di Padang memang berjalan baik sejauh ini, tapi kewaspadaan jangan kendor. Kita tidak ingin kejadian seperti di Agam terulang di Padang. Karena itu, semua pihak harus memperketat pengawasan,” ujar Muharlion, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Kesaksian Putra saat Hujan Badai Terjang Kota Solok, Menerbangkan Atap Kios Pangkas Rambut Miliknya

Salah satu hal yang disorotnya adalah jumlah porsi masakan yang disiapkan oleh Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG). Menurutnya, kapasitas yang terlalu besar berisiko menurunkan kualitas makanan.

“Sebenarnya jumlah porsi yang dimasak tiap SPPG perlu dikaji ulang. Saat ini bisa mencapai 3.000 porsi, sebaiknya cukup 2.000 saja. Kalau terlalu banyak, proses memasaknya terburu-buru dan berisiko cepat basi,” tegasnya.

Muharlion juga mengingatkan agar setiap dapur SPPG menjamin makanan tetap segar dan layak konsumsi hingga diterima siswa.

Ia meminta para ahli gizi untuk memperketat pengawasan dan memastikan waktu antara memasak dan menyajikan tidak terlalu lama.

“Makanan yang diberikan harus benar-benar fresh. Jangan sampai hanya karena mengejar target, kualitasnya menurun. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” katanya.

Baca juga: Heboh Suara Dentuman Misterius di Cirebon Diduga Meteor Jatuh, Ini Fakta Sebenarnya

Selain kepada pelaksana di lapangan, Muharlion juga mendorong Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Kesehatan, agar memperkuat sistem pengawasan.

“Dinkes harus rutin turun bersama puskesmas dan ahli gizi memantau dapur-dapur penyedia MBG. Kita tidak ingin kasus keracunan seperti di daerah lain sampai ke Padang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muharlion menyebut DPRD Kota Padang juga akan ikut aktif dalam pengawasan langsung di lapangan.

“Komisi IV dan beberapa komisi lain akan meninjau SPPG. Ini bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan program MBG aman dan berjalan sesuai tujuan,” jelasnya.

Ia menegaskan, program MBG merupakan langkah baik dari pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi pelajar, namun keberhasilannya bergantung pada tanggung jawab dan ketelitian pelaksana di lapangan.

“Program ini harus kita dukung bersama. Tapi ingat, jangan hanya memenuhi syarat formalitas. Pastikan makanan bergizi yang diberikan benar-benar aman dan bermanfaat untuk anak-anak kita,” pungkasnya.(*)