Pariaman Ajukan APBD 2026, Pendapatan Rp643 Miliar Belanja Rp690 Miliar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN – Pemerintah Kota Pariaman mengajukan APBD 2026 dengan pendapatan Rp643,5 miliar dan belanja Rp690,4 miliar dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (9/9/2025).

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan nota penjelasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pariaman 2026.

Dalam penyampaian itu, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp643.569.665.545. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp68,23 miliar.

“Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp68.235.549.557,” ujar Mulyadi.

Pendapatan ini bersumber dari berbagai sektor, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp24,22 miliar, diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar Rp17,16 miliar.

Baca juga: Ribuan Kubik Material Galian Menumpuk Sebulan di Nagari Batu Taba Agam, Warga Cemas Tiap Hujan

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan menyumbang Rp11,53 miliar, sementara lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp15,32 miliar.

Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah menjadi penyumbang terbesar kedua dengan total Rp575.334.115.988.

Rinciannya, transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp539,06 miliar, sedangkan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp36,28 miliar.

Di sisi lain, total belanja daerah pada Rancangan KUA dan PPAS 2026 diusulkan sebesar Rp690.430.062.080.

Angka belanja yang lebih besar ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp46.860.396.535.

Baca juga: Satlantas Polres Solok Gelar Baksos dan Anjangsana, Sambut HUT Lalu Lintas ke-70

Guna menutupi defisit tersebut, pemerintah Kota Pariaman berencana memanfaatkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan nilai yang sama persis dengan defisit.

Oleh sebab itu, pembiayaan netto mencapai Rp46.860.396.535, sementara pengeluaran pembiayaan diusulkan senilai nol rupiah.

Mulyadi berharap nota penjelasan ini dapat segera dibahas dan disepakati oleh DPRD agar dapat menjadi dasar kuat dalam penyusunan APBD 2026 yang transparan dan akuntabel.(*)