Mahasiswa Tolak Gubernur
Jaringan Nasional Pembela HAM di Sumbar Kecam Proses Sidang Etik Kampus UIN Bukittinggi ke Mahasiswa
Jaringan Nasional Pembela HAM di Sumatera Barat (Sumbar) sangat menyayangkan dan mengecam sikap kampus UIN Syekh M Djamil Djambek (SMDD) Bukittinggi
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
lihat foto
Istimewa
Presiden Mahasiswa (Presma) Dema UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki
"Sidang kode etik ada dua sanksi kemungkinan yang akan diberikan, sanksi berat berupa DO, kedua sanksi ringan skorsing," ujarnya.
Baca juga: KPU Bukitinggi Undang Akademisi UIN Imam Bonjol Padang Bahas Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
Menurutnya, sampai saat ini putusan drop out atau sanksi lain dari pihak kampus belum keluar.
"Keputusannya belum disampaikan, Dewan kehormatan itu menyampaikan putusannya dikembalikan ke rektor," katanya.
Dari surat pemanggilan terhadap Ahmad Zaki, sidang kode etik dilakukan di ruang peradilan Laboratorium lantai I kampus UIN Bukitinggi. Surat ditandatangani Ketua Dewan kehormatan Arman Husni.(*)
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Mahasiswa Tolak Gubernur
| Jaringan Nasional Pembela HAM Sumbar Minta UIN Bukittinggi Hentikan Proses Sidang Etik ke Mahasiswa |
|
|---|
| Sidang Etik Mahasiswa UIN Bukittinggi, Bentuk Sikap Alergi Demokrasi dan Watak Otoriter Kampus |
|
|---|
| Disidang Etik Usai Tolak Gubernur, Mahasiswa UIN Bukittinggi Siap Layangkan Gugatan Jika Disanksi |
|
|---|
| Presma UIN Bukittinggi Disidang Etik, Aktivis Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Sebut Berlebihan |
|
|---|
| Soal Mahasiswa UIN Bukittinggi Viral Tolak Gubernur Terancam DO, Wakil Rektor: Itu Rahasia |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.