Hari Pendidikan Nasional, Epyardi: Bagaimana Mau Merdeka Belajar, Guru di Solok Belum Sejahtera

"Allhamdulillah sedikit meringankan beban suami. Suami juga bekerja, bisa membantu sedikitlah. Rumah juga tidak menyewa," katanya.

Elfia, 28 tahun, juga seorang guru honorer. Ia mengajar di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Bukit Sundi.

Sebagai guru honorer, beban kerja yang diemban Elfia sama dengan guru berstatus PNS. Tapi berbeda soal kesejahteraan.

"Kita guru memang mengabdi. Disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi secara penghargaan pemerintah sangat kurang. Kurang sekali," katanya.

Ia enggan menyebut jumlah gajinya secara detail. "Di bawah Rp700 ribu sebulan. Honorer namanya," kata Elfia.

Mayoritas guru honorer di Kabupaten Solok kurang lebih bernasib sama dengan Hasanah dan Elfia.

Mereka diminta mengemban program merdeka belajar, cita-cita adiluhung yang bikin Elfia dan Hasanah mantap mengabdikan diri untuk pendidikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), guru di Kabupaten Solok untuk semua jenjang sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbudristek pada 2022 berjumlah 5.537 orang.

Rinciannya, guru SD berjumlah 3.397 untuk 41.532 siswa, guru SMP sebanyak 1.195 untuk 12.597 siswa, guru SMA sebanyak 621 untuk 7.633 siswa dan guru SMK berjumlah 160 untuk 1.441 siswa.

Di atas kertas, rasio guru-siswa di kabupaten ini berada di atas standar nasional menurut kementerian, yang mentapkan untuk jenjang SD 1:16, kemudian 1:15, untuk SMA 1:15 dan SMK 1:17 (data Kemendikbud 2021).

Kendati demikain, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, Zainal Jusmar, jumlah guru di daerah ini masih kurang dan tidak merata.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Solok tahun 2022, dari 3.250 guru SD, 40 persen di antaranya adalah non PNS atau honorer.

Sedangkan untuk tingkat SMP, dari 1.190 guru yang ada, hanya 690 berstatus PNS.

Ia mengatakan sebaran guru PNS tersebut mayoritas bertugas di kecamatan yang dekat dengan pusat kabupaten. Sedangkan guru honorer hampir sebagian besar berada di pelosok.

Menanggapi hal itu, Epyardi meminta agar Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk membenahi dunia pendidikan di Kabupaten Solok.

"Saya melihat guru-guru honorer di sini berintegritas dan memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan pendidikan. Tetapi anggaran kita di Kabupaten tidak cukup untuk menggaji guru saja," katanya.

Ia mengatakan saat ini kondisi guru, baik dari segi jumlah maupun kesejahteraannya, masing sangat kurang. (*)