Hari Pendidikan Nasional, Epyardi: Bagaimana Mau Merdeka Belajar, Guru di Solok Belum Sejahtera

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK - "Kementerian Pendidikan janganlah terlalu banyak pencitraan, disebut ada program merdeka belajar, guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi, berkarya dengan hadirnya merdeka mengajar, tapi apakah benar demikian?"

Pernyataan itu disampaikan Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda, menanggapi pidato Mendikbudristek, Nadiem Makarim, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5/2023).

Berdasarkan Surat Edaran tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023, teks pidato sambutan Mendikbudristek tersebut dapat dibacakan saat upacara oleh kepala daerah se-Indonesia.

Baca juga: Pemprov Sumbar Upacara Peringati Hari Pendidikan Nasional, Harapkan Masyarakat Semakin Cerdas

Namun demikian, Epyardi tak sepenuhnya sepakat dengan isi pidato tersebut dan menyebutnya "bagus di teori tetapi realisasinya tidak ada".

"Bagaimana mau merdeka belajar dan mengembangkan karakter, bakat minat siswa, sedangkan kesejahteraan guru di Solok ini dan daerah pelosok lainnya sangat-sangat kurang," katanya saat dihubungi, Selasa (2/5/2023).

"Bayangkan, bahkan di Kabupaten Solok ini terdapat sekolah yang hanya ada 2 orang guru PNS dan selebihnya adalah tenaga honorer, bagaimana mau merdeka belajar sementara SDM kita tidak memadai," ia melanjutkan.

Baca juga: Pimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Bupati Solok Tekankan Pentingnya Integritas

Dalam pidatonya, Nadiem Makarim mengatakan 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa dunia pendidikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara.

Nadiem mengklaim program Merdeka Belajar telah menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.

Menurut Epyardi program merdeka belajar yang dimaksud jauh panggang dari api, khususnya di Kabupaten Solok.

Epyardi menilai program Merdeka Belajar hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, dimana akses terhadap fasilitas pendidikan dan SDM guru sudah memadai.

Mayoritas Guru di Kabupaten Solok Belum Sejahtera

Namanya Hasanah. Usia 32 tahun. Ia bekerja sebagai guru honorer di salah satu SD Negeri di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Tahun depan Hasanah genap 8 tahun menjadi tenaga honorer. Sebagai guru honorer, gaji yang ia terima saban bulan sebanyak Rp950 ribu.

"Sekarang sudah mulai ada kenaikan, dulu pas awal-awal hanya Rp150 ribu per bulan," kata Hasanah, lirih.

Hasanah punya dua anak, masing-masing berusia 5 dan 3 tahun. Dengan gaji sebagai tenaga honorer, ia tak bisa berharap banyak.

"Allhamdulillah sedikit meringankan beban suami. Suami juga bekerja, bisa membantu sedikitlah. Rumah juga tidak menyewa," katanya.

Elfia, 28 tahun, juga seorang guru honorer. Ia mengajar di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Bukit Sundi.

Sebagai guru honorer, beban kerja yang diemban Elfia sama dengan guru berstatus PNS. Tapi berbeda soal kesejahteraan.

"Kita guru memang mengabdi. Disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi secara penghargaan pemerintah sangat kurang. Kurang sekali," katanya.

Ia enggan menyebut jumlah gajinya secara detail. "Di bawah Rp700 ribu sebulan. Honorer namanya," kata Elfia.

Mayoritas guru honorer di Kabupaten Solok kurang lebih bernasib sama dengan Hasanah dan Elfia.

Mereka diminta mengemban program merdeka belajar, cita-cita adiluhung yang bikin Elfia dan Hasanah mantap mengabdikan diri untuk pendidikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), guru di Kabupaten Solok untuk semua jenjang sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbudristek pada 2022 berjumlah 5.537 orang.

Rinciannya, guru SD berjumlah 3.397 untuk 41.532 siswa, guru SMP sebanyak 1.195 untuk 12.597 siswa, guru SMA sebanyak 621 untuk 7.633 siswa dan guru SMK berjumlah 160 untuk 1.441 siswa.

Di atas kertas, rasio guru-siswa di kabupaten ini berada di atas standar nasional menurut kementerian, yang mentapkan untuk jenjang SD 1:16, kemudian 1:15, untuk SMA 1:15 dan SMK 1:17 (data Kemendikbud 2021).

Kendati demikain, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, Zainal Jusmar, jumlah guru di daerah ini masih kurang dan tidak merata.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Solok tahun 2022, dari 3.250 guru SD, 40 persen di antaranya adalah non PNS atau honorer.

Sedangkan untuk tingkat SMP, dari 1.190 guru yang ada, hanya 690 berstatus PNS.

Ia mengatakan sebaran guru PNS tersebut mayoritas bertugas di kecamatan yang dekat dengan pusat kabupaten. Sedangkan guru honorer hampir sebagian besar berada di pelosok.

Menanggapi hal itu, Epyardi meminta agar Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk membenahi dunia pendidikan di Kabupaten Solok.

"Saya melihat guru-guru honorer di sini berintegritas dan memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan pendidikan. Tetapi anggaran kita di Kabupaten tidak cukup untuk menggaji guru saja," katanya.

Ia mengatakan saat ini kondisi guru, baik dari segi jumlah maupun kesejahteraannya, masing sangat kurang. (*)