GMNI Minta Ketua DPRD Sumbar Bersurat ke Presiden Terkait Rumah Singgah Bung Karno Diruntuhkan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat (Sumbar) meminta Ketua DPRD Sumbar Supardi berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rumah singgah Bung Karno diruntuhkan.

Hal ini disampaikan saat aksi puluhan anggota GMNI di kantor DPRD Sumbar untuk menyuarakan aspirasi terkait peruntuhan bangunan cagar budaya rumah singgah Bung Karno di Jalan A. Yani Kota Padang, Senin (20/2/2023).

Namun, harapan massa aksi untuk bertemu dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi tak terwujud, lantaran semua anggota DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja komisi dalam rangka fungsi pengawasan atau turun ke Dapil.

Kabag fasilitasi pengawasan dan penganggaran DPRD Sumbar, Ismelda Jenraini yang menemui massa aksi mengatakan, pimpinan dan anggota DPRD belum bisa menemui massa aksi hari ini.

"Jadwal anggota DPRD kan sudah disusun sejak akhir bulan yang lalu, setiap bulan agenda DPRD diagendakan Bamus, jadi untuk saat ini kami coba fasilitasi lewat sambungan telepon," ujar Ismelda.

Baca juga: GMNI akan Kawal Penegakan Aturan Bagi Pelaku yang Hancurkan Rumah Singgah Bung Karno

Dihadapan massa aksi, Ismelda mencoba menghubungi Ketua DPRD Sumbar Supardi lewat sambungan telepon, namun tidak tersambung karena telepon seluler Supardi tidak aktif.

Lalu, Ismelda dan pegawai di DPRD Sumbar menghubungkan massa aksi dengan Ketua Komisi V DPRD Sumbar. Namun, massa aksi tidak menerima begitu saja, karena ingin menyampaikan aspirasi langsung ke Ketua DPRD.

Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Pandu Putra Utama mengatakan, tujuan pihaknya untuk bertemu Ketua DPRD ialah untuk berkirim surat ke Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

GMNI, katanya, ingin berkirim surat yang juga ditandatangani Supardi meminta perhatian khusus Presiden dan Mendikbud terkait peruntuhan bangunan cagar budaya rumah singgah Bung Karno di Padang.

Adapun kata Pandu, karena tidak bisa menemui Ketua DPRD Sumbar Supardi, pihaknya meminta bagian humas DPRD dan memfasilitasi kembali pertemuan dengan Ketua DPRD Sumbar.

Baca juga: Letakkan Puing Bekas Bangunan Cagar Budaya di Rumdis Wako Padang, GMNI: Bukti Pemko Buta Sejarah

"Paling lambat 2x24 jam, kita ingin bertemu, berdialog langsung dengan Ketua DPRD, dan mengirim surat ke Presiden," kata Pandu.

Diketahui sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi protes ke Pemerintah Kota Padang.

Aksi ini merupakan buntut dihancurkannya bangunan cagar budaya yang memuat sejarah Presiden Soekarno di Jalan Ahmad Yani Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Pantauan TribunPadang.com terlihat peserta aksi berkumpul di Sekretariat GMNI Sumbar di Jalan Maluku, Ulak Karang, Kota Padang.

Selanjutnya peserta aksi menggunakan sepeda motor untuk datang ke lokasi Cagar Budaya yang sudah rata dengan tanah berlokasi di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang.

Baca juga: Gara-gara Pakai Celana Keluar Asrama, Mahasiswi Unand Dihukum Gunting Celana, GMNI: Keterlaluan