Polemik Penghancuran Rumah Singgah Bung Karno Berlanjut, DPRD Padang Agendakan Interpelasi Wako

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang Hendri Septa tentang bangunan cagar budaya yang dihancurkan.

Penggunaan hak interpelasi ini diagendakan pada Jumat, 12 Mei 2023 dengan menggelar paripurna hak interpelasi di gedung DPRD Padang.

Merespon hal tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku tidak masalah dengan hal tersebut sebab sudah menindaklanjuti persoalan rumah singgah Bung Karno tersebut dihancurkan.

"Tidak ada masalah, karena kita sudah memanggil semua pihak terkait dan juga diundang. Kita juga mengajukan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan, artinya tidak ada masalah," ujar Hendri Septa, Selasa (9/5/2023).

Ia mengungkapkan Pemko Padang juga sudah membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Baca juga: 7 Anggota DPRD Padang Gunakan Hak Interpelasi, Pertanyakan Rumah Singgah Bung Karno yang Dihancurkan

Tim ini beranggotan Pemko, Polresta, Kejari, termasuk para pemerhati cagar budaya yang saat ini semua sudah bekerja.

"Kalau DPRD mau mengajukan interpelasi silahkan, itu hak DPRD yang jelas tim sudah bekerja," ujar Hendri Septa.

Sementara soal kapan bangunan cagar budaya tersebut dibangun kembali, Hendri Septa mengaku masih menunggu hasil tim ini.

DPRD Sudah Agendakan

DPRD Kota Padang akan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mengatakan, dewan sudah mengagendakan paripurna hak interpelasi tersebut pada Jumat, 12 Mei 2023 nanti.

Ia menyebut, hak interpelasi ini untuk mempertanyakan persoalan bangunan cagar budaya di Jalan Ahmad Yani yang dihancurkan beberapa bulan yang lalu.

Bangunan itu dulunya pernah disinggahi beberapa bulan oleh Presiden Pertama RI, Sukarno saat masa perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

"Rapat paripurna interpelasi internal ini mempertanyakan bangunan cagar budaya yang dihancurkan," kata Syafrial Kani, ditemui, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Budi Syahrial Ungkap Alasan Ajukan Hak Interpelasi Soal Penghancuran Rumah Singgah Bung Karno

Syafrial Kani mengatakan, penggunaan hak interpelasi ini sudah menjadi hak anggota dewan sebagai lembaga pengawas pemerintah kota.