SKB 3 Menteri Menurut Wali Kota Padang Mahyeldi: Ketika Terjadi Penolakan, Itu Membuat Renggang
Wali Kota Padang Mahyeldi angkat bicara terkait surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah yang ditolak para tokoh Sumatera Barat
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi angkat bicara terkait surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah yang ditolak para tokoh Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut Mahyeldi, sekarang ini dalam suasana susah, perlu dukungan dan potensi di tengah-tengah rakyat mengatasi keterbatasan anggaran.
Artinya, kata Mahyeldi, pemerintah bersama rakyat bersinergi lebih solid dalam hal penguatan Indonesia, khususnya Sumbar.
Baca juga: Gegara SKB 3 Menteri, Ketua Lembaga Adat Minang Sebut Masyarakat Sumbar Rusuh, Resah dan Gelisah
Baca juga: Minta Revisi SKB 3 Menteri, LKAAM Sumbar Tunjuk 100 Pengacara untuk Surati Presiden
Baca juga: TEGAS! Ketua MUI Sumbar Angkat Bicara soal SKB Seragam Sekolah: Ini Tidak Boleh Dibiarkan
"Ini momentum bagi kita pada saat negara-negara di sekitar kita dominasinya melemah, maka sekarang ini solusi terbaik ialah membangun soliditas," kata Mahyeldi usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021).
Ia melanjutkan, apa yang menjadi harapan bagi masyarakat saatnya pemerintah mengaktualisasikan keinginan seperti itu sehingga soliditas terbangun baik.
Kemudian, pemerintah juga harus melihat mana yang prioritas untuk pembangunan, mana yangmesti dahulukan.
Baca juga: Soal SKB Seragam Sekolah, Anggota DPR Guspardi Gaus: Menabrak UUD I945 dan Pancasila
Baca juga: Rapat Dengar Pendapat Terkait SKB 3 Menteri, Supardi: DPRD Tidak dalam Posisi Menerima atau Menolak
Baca juga: Kemendagri Telepon Walikota Pariaman Genius Umar yang Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah
"Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang tidak, maka itu soliditas antara masyarakat dan pemerintah harus didahulukan sehingga pembangunan bisa berjalan termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diturunkan pusat."
"Suatu hal yang tidak elok kiranya, ketika terjadi penolakan-penolakan. Itu membuat renggang, justru kita harus menghadirkan soliditas antara pemerintah dan rakyat," ucap Mahyeldi.
Di Kota Padang, jelas Mahyeldi, sudah punya Perda terkait seragam sekolah.
Namun hadirnya SKB 3 menteri, menurutnya, permasalahannya bukan kaitannya dengan Pemerintah Kota Padang.
Baca juga: Mic Anggota DPR Asal Sumbar Tiba-tiba Mati Saat Protes SKB 3 Menteri, Guspardi Gaus: Belum 5 Menit
Baca juga: Respon Gubernur Sumbar Soal SKB 3 Menteri Penggunaan Pakaian Seragam, Irwan Prayitno: Tidak Masalah
Baca juga: Tanggapan MUI Kota Padang terkait SKB 3 Menteri, Duski Samad: Hargai Saja Aturan yang Sudah Ada
Akan tetapi kaitannya dengan satu sekolah di Kota Padang yang menjadi kewenangan provinsi.
"Selama ini Kota Padang mengikuti aturan perundang-undangan. Walaupun kasus yang terjadi di Kota Padang, tetapi kewenangannya bukan di Kota Padang, kewenangannya di Provinsi."
"Ketika kita membunuh satu lalat, jangan kita bom, masalah aja yang diperbaiki, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan."
"Maka disinilah, saya katakan kearifan. Kemudian juga proporsional dan profesional di dalam kegiatan dan menghadirkan peraturan-peraturan," jelas Mahyeldi.
Jika kasus hanya 1 atau dua, menurutnya kenapa harus yang lain dikorbankan.
Mahyeldi menganggap sikap-sikap yang diambil sejumlah pihak dianggap kurang tepat. Namun ia juga tidak pada posisi menilai itu.
Baca juga: Harga Terkini Smartphone Samsung di Februari 2021 Ada Galaxy A01 Core Harga Di Bawah Satu Jutaan
Baca juga: Adik Ayus Akui Perselingkuhan Kakaknya dan Nissa Sabyan Sudah Ketahuan Hingga Empat Kali
Baca juga: Mahyeldi Setelah Jadi Gubernur Sumbar Terpilih: Pemerintah Harus Sering Dengar Apa Maunya Rakyat
"Sekarang kita harus membangun soliditas. Sekarang ini pemerintah mencari dan mengoptimalisasi potensi dari masyarakat dan menyelesaikan masalah yang lebih urgent."
"Bicara masalah pendidikan, apakah itu yang menjadi masalah utama sekarang ini?," tanya Mahyeldi.
Seharusnya, sebut Mahyeldi, pemerintah menjawab bagaimana anak-anak sekolah lebih baik.
Sebab, betapa banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa mengakses IT di daerahnya.
"Itu yang lebih urgent, kelancaran pendidikan itu dan itu yang harus dipikirkan secara lebih serius," ungkap Mahyeldi. (*)
