Breaking News:

Rapat Dengar Pendapat Terkait SKB 3 Menteri, Supardi: DPRD Tidak dalam Posisi Menerima atau Menolak

Rapat Dengar Pendapat terkait SKB 3 Menteri, Supardi: DPRD tidak dalam Posisi Menerima atau Menolak

TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan rapat dengar pendapat terkait SKB 3 menteri, Kamis (18/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan rapat dengar pendapat terkait SKB 3 menteri, Kamis (18/2/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut MUI Sumbar, LKAAM, Bundo Kanduang, Muhammadiyah, NU, juga tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menganggap kasus yang terjadi di Sumbar menyangkut seragam sekolah masih tergolong kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Baca juga: Kemendagri Telepon Walikota Pariaman Genius Umar yang Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

Baca juga: Dirjen Otda Kemendagri Telepon Wali Kota Pariaman, Genius Umar Sebut Daerah Punya Kearifan Lokal

Akan tetapi hal itu memang menjadi berita nasional bahkan internasional sehingga melahirkan SKB 3 Menteri.

"Tentunya sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar tidak dalam posisi menerima atau menolak," kata Supardi.

Bagaimanapun, lanjutnya, SKB itu harus dijalankan sebagai Pemda. 

Menurut Supardi, perdebatan harusnya tidak lagi pada konteks menerima dan menolak, tapi sebagai warga negara, sebagai orang yang dilahirkan di ranah Minang, tentunya tidak bisa berpantang mundur terkait persoalan tersebut.

"Hal itu lah yang membuat Anggota DPR RI Guspardi Gaus meminta DPRD memfasilitasi hearing, bagaimanapun keresahan masyarakat telah menjadi keresahan beliau dan keresahan kita bersama-sama," tutur Supardi.

Baca juga: Mic Anggota DPR Asal Sumbar Tiba-tiba Mati Saat Protes SKB 3 Menteri, Guspardi Gaus: Belum 5 Menit

Baca juga: DPRD Bertemu Disdik Sumbar Bahas Polemik di SMKN 2 Padang, Maigus: Pakaian Adopsi Kearifan Lokal

Sementara itu, Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengatakan DPRD dan Pemda memang tidak dalam tatanan menerima atau menolak. 

Akan tetapi bahan SKB 3 menteri perlu diteliti secara seksama sehingga tidak dilihat secara emosional.

"(Memakai pakaian muslim dan muslimah) merupakan kearifan lokal. Budaya Islami adalah budaya lokal," tegas Guspardi Gaus.

Menurut Guspardi, kearifan lokal menjadi titik persoalan dalam rangka memperjuangkan tentang pakaian muslimah.

Oleh karena itu, pihak terkait harus mencarikan solusi bagaimana mempertahankan pakaian yang dipakai anak didik tetap seperti sedia kala dan tidak ada perubahan. 

"Hal itu tentu dengan tidak melakukan sesuatu yang bersifat kontroversi dari SKB 3 menteri," imbuh Guspardi Gaus. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved