Minta Revisi SKB 3 Menteri, LKAAM Sumbar Tunjuk 100 Pengacara untuk Surati Presiden

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Panghulu menegaskan, masyarakat Sumbar rusuh, resah dan gelisah akibat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah.

Oleh karena itu, M Sayuti ingin para dai dan ulama di Sumbar menyampaikan resah dan rusuh itu di mimbar-mimbar saat salat Jumat.

Baca juga: TEGAS! Ketua MUI Sumbar Angkat Bicara soal SKB Seragam Sekolah: Ini Tidak Boleh Dibiarkan

"Kita akan mengundang ulama se Sumbar yang betul-betul kondang agar mereka menyampaikan kepada siswa dan orang tua, agar tetap anak-anak berpakaian muslim muslimah."

"Di luar sekolah boleh saja kita menekankan seperti itu, di sekolah yang tidak boleh, itu siasat kita," ujar M Sayuti.

M Sayuti mengatakan, pihaknya menghormati SKB 3 Menteri soal seragam sekolah itu.

Hanya saja, penerapan SKB tiga menteri itu sudah melanggar keadilan, melanggar HAM dan melanggar hukum.

Baca juga: Soal SKB Seragam Sekolah, Anggota DPR Guspardi Gaus: Menabrak UUD I945 dan Pancasila

"Oleh karena itu mohon dukungan dewan, LKAAM kemarin sudah sepakat dengan beberapa orang, sudah membuat SK 100 pengacara untuk membuat surat ke presiden agar presiden meminta 3 menteri merevisi SKB 3 menteri sesuai aspirasi rakyat," jelas M Sayuti.

Selanjutnya, LKAAM juga mengupayakan langkah hukum menggugat ke Mahkamah Agung.

"Kalau kita lihat sudah melanggar keadilan, melanggar hukum dan HAM, kita mohon ke Mahkamah Agung agar SKB ini dibatalkan," tegas M Sayuti.

Baca juga: Rapat Dengar Pendapat Terkait SKB 3 Menteri, Supardi: DPRD Tidak dalam Posisi Menerima atau Menolak