Pemasungan ODGJ di Padang Pariaman, saat Solusi Keluarga Berlawanan dengan Prinsip Psikologi Humanis

Ringkasan Berita:

• Isu pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kembali mencuat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
• Menurut Fitri Yanti, seorang Psikolog dan Dosen di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, pemasungan bukanlah solusi, melainkan bentuk restriksi ekstrem yang merusak.
• Fitri Yanti melihat pemasungan yang terjadi di era modern ini hadir akibat akses layanan kesehatan jiwa terbatas.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG PARIAMAN - Isu pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kembali mencuat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengungkap luka lama dalam penanganan kesehatan mental di Indonesia.

Tindakan ekstrem ini, kerap dianggap sebagai jalan pintas oleh keluarga yang putus asa, ternyata berbanding terbalik dengan prinsip pemulihan berbasis bukti ilmiah.

Menurut Fitri Yanti, seorang Psikolog dan Dosen di Universitas Fort De Kock Bukittinggi, pemasungan bukanlah solusi, melainkan bentuk restriksi ekstrem yang merusak.

“Dari sisi psikologi, pemasungan justru memperburuk kondisi mental dan fisik pasien karena menambah stres, mempertinggi risiko trauma, serta menghambat proses pemulihan,” tegas Fitri Yanti.

Baca juga: Beban Perawatan Berat, Keluarga di Padang Pariaman Lebih Pilih Pasung ODGJ

Ia menekankan bahwa tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip penanganan kesehatan jiwa yang seharusnya humanis, berbasis pemulihan, dan didukung data ilmiah.

Ironisnya, tindakan pemasungan seringkali muncul bukan atas dasar kekejaman, melainkan karena keterbatasan dan kebingungan keluarga.

Fitri Yanti menjelaskan bahwa pemasungan menjadi pilihan terakhir karena beberapa faktor kritis yang masih mengakar di masyarakat.

Fitri Yanti melihat pemasungan yang terjadi di era modern ini hadir akibat akses layanan kesehatan jiwa terbatas.

Baca juga: Tiga Faktor Pemicu Pemasungan ODGJ di Padang Pariaman Diungkap Sosiolog Unand

Kondisi hari ini menurutnya jumlah psikolog dan psikiater terutama di daerah jauh dari pusat kota masih minim.

“Banyak stigma keluarga ODGJ bahwa biaya transportasi dan pengobatan mahal, padahal layanan psikiatri sebagian besar dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Dengan catatan sesuai prosedur rujukan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat pihak keluarga bingung bagaimana cara mengelola perilaku agresif atau membahayakan pasien, sehingga memilih tindakan cepat untuk meredam risiko.

Alhasil, ketakutan sosial membuat keluarga memilih untuk mengamankan pasien dengan cara ekstrem agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.

Baca juga: Fenomena Pemasungan ODGJ di Padang Pariaman Bukti Lunturnya Solidaritas di Ranah Minang

Kondisi pemasungan ini hanyalah puncak dari gunung es masalah kesehatan mental di Sumatera Barat.

Fitri Yanti menyoroti masih adanya tantangan struktural yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan psikologis sejak munculnya gejala awal pada keluarga atau orang terdekat.