KemenHAM Sumbar dan Stafsus Menteri HAM Gandeng LKAAM Bahas Identifikasi Konflik Agraria di Sumbar

Yosef menjelaskan, konsolidasi yang dilakukan harus sejalan dengan asta cita Presiden seperti penghormatan terhadap budaya dan kemandirian.

Dari berbagai macam tipologi atau corak konflik agraria di sini, Ia berfikir untuk memberikan penguatan terhadap lembaga-lembaga adat ini yang kemudian menjadi fondasi yang harus ditarik terlebih dahulu, sehingga Ia merekomendasikan untuk mengoreksi landasan filosofi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

“Undang-Undang tersebut tetap harus menghormati hukum adat,” tegasnya. (Humas KemenHAM Sumbar)