POPULER PADANG: BEM Sumbar Demo Kantor Gubernur dan Wawako Ekos Albar Siap Maju Pilwako

Pihaknya mengaku menemui di lapangan sejumlah swalayan yang tak menggaji karyawan dengan standar upah sesuai ketentuan.

"Beberapa swalayan mereka membungkusnya dengan label UMKM. Yang diatur Undang-undang yang dikecualikan di bawah UMP ialah usaha mikro, kecil dan menengah," kata Firdaus.

Baca juga: BEM Sumatera Barat Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Tuntut Janji Mahyeldi-Audy soal Sumbar Madani

Sedangkan, swalayan, katanya, mesti membayar upah minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Kita ada buktinya, ada yang tak sesuai UMP sekarang kami menuntut agar Pemprov Sumbar menindak tegas hal ini, apakah mereka tahu perusahaan mana yang tak sesuai dengan UMP tadi, apakah mereka berani menindaknya?," ujarnya.

Selain itu, sejumlah perusahaan, menurut pandangan BEM SB tidak mengakomodir hak-hak buruh, termasuk kepada buruh perempuan.

"Perusahaan-perusahaan juga ditemui, padahal di Undang-undang ada hak bagi ibu-ibu harus diakomodir tempat menyusui dan sebagainya, tapi itu tidak diakomodir," imbuh Firdaus.

Sementara itu, nasib guru honorer lanjut dia harus menjadi perhatian serius pemerintah, tak terkecuali di Sumbar, di daerah-daerah terpencil.

"Kita juga melihat guru-guru itu juga buruh, sekarang kita melihat sangat jauh ketimpangan antara UMP dan gaji guru honor, seperti yang kita survei gajinya ada yang hanya Rp 700 ribu perbulan. Sedangkan jam kerjanya sama," tambahnya.

Baca juga: Aliansi BEM Sumatera Barat Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Evaluasi Kinerja Gubernur dan Wakil

Ia menuturkan, massa aksi BEM SB menuntut kontribusi Pemprov Sumbar mengatasi permasalahan buruh dan guru honorer.

Untuk diketahui, massa dari Aliansi BEM SB terdiri atas beberapa kampus seperti Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP), Politeknik Negeri Padang (PNP) dan beberapa kampus lainnya.

Pada aksi unjuk rasa ini, personel kepolisian tampak berjaga di Kantor Gubernur Sumbar. (*)

"Secara moral tentu siap, karena kita sebagai orang politik yang berniat mengabdi tentu siap, tapi itu tadi, politik itu ada matematikanya. Kalau memang kita ada respon dan layak secara survei kenapa tidak," kata Ekos Albar, saat ditemui, Selasa (30/4/2024).

Menurutnya, komunikasi dengan berbagai partai politik (parpol) sudah berjalan dan saat ini sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Disamping itu, beberapa parpol juga, mengajukan formulir pendaftaran agar ia mendaftar sebagai calon wali kota Padang yang akan diusung parpol tersebut.

"Sebenarnya belum ada surat tugas, cuman salah satu dari Golkar sudah ada, lalu komunikasi, beberapa formulir pendaftaran diserahkan dari parpol," kata Ekos Albar.

Baca juga: Polresta Padang Bantah Lakukan Kekerasan ke Kendi Aktor Rekayasa Pencurian Klinik dr Richard Lee