POPULER SUMBAR: Gunung Marapi kembali Erupsi Senin Malam dan Demo Mahasiswa di DPRD Kota Pariaman

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunung Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukit Tinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas G. Marapi.

Masyarakat, instansi pemerintah, maupun instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan aktivitas maupun rekomendasi G. Marapi melalui aplikasi android Magma Indonesia, website Magma Indonesia (www.vsi.esdm.go.id atau https://magma.esdm.go.id), dan media sosial PVMBG (facebook, twitter, dan instagram).

2. Lingkaran Mahasiswa Piaman Raya (Limapia) berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Pariaman, Senin (22/1/2024).

Merekan tuntut agar Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman Roberia dicopot dari jabatannya.

Beranggotakan 10 orang, Limapia berorasi di depan gedung DPRD Kota Pariaman bersamaan dengan rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota dewan DPRD Kota Pariaman.

 Terlihat para mahasiswa ini membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Copot PJ Wali Kota Pariaman", "PJ Harus Netral", "Jika Kau Tinggalkan Rumah Dinas Sekalian Tinggalkan Jabatanmu".

Kordinator Lapangan aksi, Fadil Afrinaldi mengatakan, aksi ini bukan kali pertama dilakukan Limapia.

Baca juga: Gunung Marapi Erupsi Lagi Senin Malam, Jangan Dekati Wilayah Radius 4,5 km dari Pusat Letusan

Ia mengklaim Limapia selalu mengawasi dan mengikuti perkembangan perpolitikan dan birokrasi di Kota Pariaman.

"Berdasarkan pengawasan itu, kami mendapatkan sejumlah data. Kami ingin unjuk gigi juga, bahwa Limapia tidak tidur," tegasnya.

Ia mengaku saat ini banyak kekacauan terjadi di Pemerintahan Kota Pariaman, seperti halnya yang dilakukan Pj Wako Pariaman sejak dilantik.

Limapia menilai tindakan dari Pj Wako meninggalkan rumah dinas di awal kepemimpinannya karena ketidakjelasan aset, tidak pantas.

"Kalau memang ada masalah harusnya diselesaikan, bukan malahnya meninggalkan rumah dinasnya," menurut Fadil.

Pilihan Pj meninggalkan rumah dinas ini menurutnya telah menunjukan kualitas kepemimpinan yang tidak baik. Sikap yang dipilih Pj menurutnya membuat masyarakat Pariaman tersinggung.

Selain itu Limapia juga mempertanyakan sikap Pj Wako Pariaman Roberia yang tidak netral di masa pemilu 2024.

"Kami melihat Pj memiliki kedekatan dan komunikasi dengan sejumlah Caleg. Sehingga kami pertanyakan netralitasnya," ujarnya.

Perlakuan PJ ini menurutnya melanggar netralitas ASN sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Untuk diketahui, Roberia dilantik sebagai Pj Wali Kota Pariaman pada Kamis (12/10/2023), di Auditrorium Gubernuran Sumbar.

Adapun kasus Roberia meninggalkan rumah dinas terjadi Sabtu (28/10/2023). Masalahnya soal pendataan aset yang dinilainya belum selesai.