UIN Bukittinggi Klarifikasi soal 13 Karyawan Kena PHK, Pendamping Hukum Beri Respons

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Seusai beredar pemecatan atau PHK kepada 13 karyawan non PNS di UIN Sjech M. Djambek Bukittinggi, kampus kemudian mengedarkan klarifikasi terbuka.

Klarifikasi itu, dilakukan UIN Bukittinggi dengan cara menerbitkan rilis resmi di website informasi mereka. 

Rektor UIN Bukittinggi, Ridha Ahida mengatakan, karyawan non PNS yang di-PHK oleh pihaknya, dikarenakan sudah habis masa kontraknya.

Lalu, kata Ridha Ahida, UIN Bukittinggi sebagai instansi pemerintah juga tak pernah melakukan PHK kepada karyawan dalam masa kerja atau kontrak.

"13 orang karyawan non PNS tersebut adalah karyawan kontrak, dan per 31 Desember 2022, telah berakhir masa kontraknya," kata Ridha Ahida, dikutip dari web resmi UIN Bukittinggi, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Berita Populer Sumbar: UIN Bukittinggi PHK Karyawan, Paman Lecehkan Keponakan di Sijunjung

Lebih lanjut, Ridha menyampaikan, PHK karyawan tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, melalui kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Merespons klarifikasi tersebut, pendamping hukum 13 karyawan korban PHK, M. Nur Idris mengatakan, permasalahan pemecatan atau PHK tersebut, memang wewenang dan hak dari UIN Bukittinggi.

"Kita juga tak membahas kenapa mereka dipecat, pertanyaan dasarnya itu terkait hak 13 karyawan ini usai UIN Bukittinggi melakukan PHK kepada mereka," kata Idris saat ditemui TribunPadang.com di kantornya, Jumat (20/1/2023).

Pimpinan Kantor Advokat MNI & Associates itu menyebut, klarifikasi yang dilakukan oleh UIN Bukittinggi itu tak berpengaruh untuk kasus PHK ini.

Sebab, kata Idris, seharusnya klarifikasi itu dilakukan saat diadakannya pertemuan tripartit antara pihak kampus, klien dan pendamping hukum serta perwakilan dinas tenaga kerja.

Baca juga: Penjelasan UIN Bukittinggi Soal 13 Karyawan yang Kena PHK, Rektor: Habis Masa Kontrak

"Kalau mereka klarifikasi sekarang, sebenarnya tak masalah. Tapi sebaiknya dilakukan saat pertemuan Tripartit, supaya ada mediasi dan dialog yang dihasilkan nantinya," terang Idris.

Idris merincikan, persoalan utama dari kliennya itu, terkait hak mereka seusai di-PHK oleh UIN Bukittinggi. Hak itu, misalnya berupa pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti atau uang pisah.

"Di Pasal 156 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, telah mengatur terkait pesangon ini. Tentunya 13 karyawan yang di-PHK UIN Bukittinggi, harus menerima hak mereka," ungkap Idris.

Idris menyampaikan, bahkan di UU No 13 Tahun 2003 itu, mengatur juga terkait besaran pesangon yang harus diberikan kepada karyawan.

Baca juga: Terkait PHK 13 Karyawan Non PNS, Pihak UIN Bukittinggi Belum Bisa Berkomentar

"Sedangkan yang dirasakan 13 karyawan ini, mereka tak menerima pesangon sedikit pun. Dan bahkan surat PHK kepada mereka juga diberikan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu," tutur Idris sembari menyusun berkas laporan kliennya itu.

Jikapun masa kontrak 13 karyawan itu telah habis, kata Idris, UIN Bukittinggi wajib memberikan surat pemberitahuan PHK atau pemecatan, selambat-lambatnya 7 hari sebelum mereka di-PHK.

Surat pemberitahuan itu, kata Idris, juga berguna supaya karyawan yang akan di-PHK bisa mempersiapkan dirinya, apakah akan menolak PHK atau menerimanya.

"Menyangkut mekanisme PHK ini, juga telah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang ketenagakerjaan," terang Idris.

Sedangkan, kata Idris, 13 karyawan yang di-PHK UIN Bukittinggi itu, hanya dipanggil satu kali dan besoknya langsung dipecat. Tanpa adanya evaluasi ataupun peringatan terlebih dahulu.

Baca juga: 13 Karyawan Non PNS UIN Bukittinggi Kena PHK Sepihak, Minta Hak Pesangon Dibayarkan Rektor

"Senin (9/1/2023) karyawan ini dipanggil dalam rangka evaluasi, lalu secara tiba-tiba dan terkesan sepihak, Selasa (10/1/2023) 13 karyawan ini dinyatakan tak bisa bekerja lagi, alias PHK," terang Idris.

Alasan UIN Bukittinggi, dari laporan klien yang diterima Idris, karena dinilai 13 karyawan itu tidak bekerja dengan maksimal. Padahal, sebagian di antara mereka sudah ada yang bekerja di kampus itu lebih dari 5 tahun.

"Kita hanya minta kampus tunaikan hak karyawan ini usai di-PHK, berupa pesangon atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Terkait kenapa di-PHK dan sebagainya, tentunya itu ranah wewenang dari kampus juga, kami tak persoalkan itu," pungkas Idris.(TribunPadang.com/Alif Ilham Fajriadi)