Breaking News:

SKB 3 Menteri Menurut Wali Kota Padang Mahyeldi: Ketika Terjadi Penolakan, Itu Membuat Renggang

Wali Kota Padang Mahyeldi angkat bicara terkait surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah yang ditolak para tokoh Sumatera Barat

TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Wali Kota Padang Mahyeldi saat ditemui usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi angkat bicara terkait surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah yang ditolak para tokoh Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Mahyeldi, sekarang ini dalam suasana susah, perlu dukungan dan potensi di tengah-tengah rakyat mengatasi keterbatasan anggaran.

Artinya, kata Mahyeldi, pemerintah bersama rakyat bersinergi lebih solid dalam hal penguatan Indonesia, khususnya Sumbar.

Baca juga: Gegara SKB 3 Menteri, Ketua Lembaga Adat Minang Sebut Masyarakat Sumbar Rusuh, Resah dan Gelisah

Baca juga: Minta Revisi SKB 3 Menteri, LKAAM Sumbar Tunjuk 100 Pengacara untuk Surati Presiden

Baca juga: TEGAS! Ketua MUI Sumbar Angkat Bicara soal SKB Seragam Sekolah: Ini Tidak Boleh Dibiarkan

"Ini momentum bagi kita pada saat negara-negara di sekitar kita dominasinya melemah, maka sekarang ini solusi terbaik ialah membangun soliditas," kata Mahyeldi usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021).

Ia melanjutkan, apa yang menjadi harapan bagi masyarakat saatnya pemerintah mengaktualisasikan keinginan seperti itu sehingga soliditas terbangun baik.

Kemudian, pemerintah juga harus melihat mana yang prioritas untuk pembangunan, mana yangmesti dahulukan.

Baca juga: Soal SKB Seragam Sekolah, Anggota DPR Guspardi Gaus: Menabrak UUD I945 dan Pancasila

Baca juga: Rapat Dengar Pendapat Terkait SKB 3 Menteri, Supardi: DPRD Tidak dalam Posisi Menerima atau Menolak

Baca juga: Kemendagri Telepon Walikota Pariaman Genius Umar yang Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

"Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang tidak, maka itu soliditas antara masyarakat dan pemerintah harus didahulukan sehingga pembangunan bisa berjalan termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diturunkan pusat."

"Suatu hal yang tidak elok kiranya, ketika terjadi penolakan-penolakan. Itu membuat renggang, justru kita harus menghadirkan soliditas antara pemerintah dan rakyat," ucap Mahyeldi.

Di Kota Padang, jelas Mahyeldi, sudah punya Perda terkait seragam sekolah.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved