Breaking News:

Hari Ini Sidang Sengketa Hasil Pilkada Sumbar Digelar di MK, KPU Sumbar Gandeng Sudi Prayitno

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020, Selasa (26/1/2021).MK menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 20

TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Kantor KPU Sumbar di Jalan Pramuka, Kota Padang. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020, Selasa (26/1/2021).

MK menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2020, termasuk yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani menyampaikan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan.

Baca juga: Update Tak Ada Gugatan, KPU Tetapkan Paslon Terpilih di 8 Daerah Sumbar, Berikut Ini Rinciannya

Baca juga: KPU Pasaman Barat Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Hamsuardi-Risnawanto Dilantik di Padang

Baca juga: Tak Ada Gugatan ke MK, KPU Pasaman Tetapkan Benny Utama-Sabar AS sebagai Paslon Terpilih

"Kalau untuk persiapan sudah, mulai menyusun jawaban, kronologis dan menginventarisir alat bukti," ujar Yanuk Sri Mulyani.

Selain itu, setelah BRPK keluar, KPU Sumbar langsung menunjuk kuasa hukum. 

Kemudian KPU berkoordinasi dengan kuasa hukum itu untuk penyiapan jawaban, alat bukti serta saksi. 

Menghadapi gugatan dua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, KPU menunjuk Sudi Prayitno sebagai kuasa hukum mereka.

Baca juga: MK Terbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Sengketa Pilkada, KPU Sumbar Tunggu Surat KPU RI

Baca juga: UPDATE Gugatan Pilkada Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU: Kita Tunggu Surat

Baca juga: Ini Persiapan KPU Sumbar Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2020, Gelar Rakor dengan Kabupaten Kota

"Untuk kuasa hukum KPU Sumbar Sudi Prayitno, ada dua sengketa yang akan dihadapi," ungkap Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani.

Penunjukan kuasa hukum, kata Yanuk, yang menentukan panitia pengadaan, sesuai regulasi yang ada. 

Di dalam pleno, panitia pengadaan menyampaikan untuk kuasa hukum ditunjuk satu orang.

"Kuasa hukum tersebut akan mendampingi KPU hingga selesai dan juga tergantung apakah kemudian hasil sidangnya itu dismisal atau enggak," tutur Yanuk Sri Mulyani. (*)
 

 


Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved