Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

MK Terbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Sengketa Pilkada, KPU Sumbar Tunggu Surat KPU RI

Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sengketa Pilkada Sumbar telah diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/1/2021).

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO
Ilustrasi: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sengketa Pilkada Sumbar telah diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/1/2021).

Hal itu dibenarkan Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumbar Aan Wuryanto.

Aan Wuryanto menyampaikan meski BRPK telah terbit, pihaknya belum menerima salinan BRPK tersebut. 

"Iya baru BRPK online, secara resmi dari KPU RI belum, bisa jadi nanti malam," kata Aan Wuryanto

Aan Wuryanto menambahkan, nanti akan ada surat dari KPU RI.

Hal itu sebagai pedoman bagi daerah lain untuk melaksanakan penetapan Paslon terpilihnya.

"Kami masih nunggu dari KPU RI," sebut Aan Wuryanto.

Dari data yang dihimpun TribunPadang.com, ada 7 gugatan dari Sumbar

Gugatan itu terdiri atas 5 calon bupati dan wakil bupati, serta dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Baca juga: UPDATE Gugatan Pilkada Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU: Kita Tunggu Surat

Baca juga: UPDATE Gugatan Pilkada Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU: Kita Tunggu Surat

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved