UPDATE Gugatan Pilkada Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU: Kita Tunggu Surat

UPDATE Gugatan Pilkada Serentak Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU Tunggu Surat

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020, UPDATE Gugatan Pilkada Sumbar 2020, Registrasi MK Keluar 18 Januari 2021,KPU Tunggu Surat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Registrasi Mahkamah Konstitusi akan keluar pada 18 Januari 2021 mendatang. 

Dalam registrasi, akan disampaikan ada atau tidaknya gugatan ke MK atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Pilkada serentak 2020 di Sumbar.

Demikian disampaikan Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Ini Persiapan KPU Sumbar Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2020, Gelar Rakor dengan Kabupaten Kota

Baca juga: KPU Sumbar Belum Tetapkan Paslon Terpilih, Masih Tunggu Pengumuman dari MK

"Kalau untuk memasukan permohonan tahapannya sudah selesai, sekarang ini yang kita tunggu adalah surat atau informasi dari MK terkait dengan pencatatan ke dalam BRPK."

"Paling lambat 18 Januari 2021 kita bisa mengetahui bagaimana proses selanjutnya," jelas Yanuk.

Yanuk menambahkan, ada 5 paslon bupati dan wakil bupati serta 2 paslon gubernur dan wakil gubernur yang menggugat ke MK. 

Lima Paslon bupati dan wakil bupati yang menggugat yakni di Pesisir Selatan, Lima Puluh kota, Sijunjung, Solok, dan Padang Pariaman.

Selain itu juga ada kabupaten kota yang masuk ke dalam lokus permohonan untuk KPU Sumbar.

Di antaranya Kota Padang, Sawahlunto, Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Solok Selatan dan Kota Solok.

"Untuk gugatan jumlahnya ada tujuh tersebar di 5 kabupaten kota dan 2 untuk gubernur," ungkap Yanuk.

Yanuk juga menuturkan, sejauh ini KPU Sumbar belum ada menyiapkan penunjukan kuasa hukum untuk menghadapi sidang MK. 

Sebab, KPU masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Namun kalau untuk penawaran yang masuk, ini memang sudah banyak, tapi untuk penunjukan kuasa hukum KPU belum melakukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved