Breaking News:

KPU Sumbar Belum Tetapkan Paslon Terpilih, Masih Tunggu Pengumuman dari MK

KPU Sumbar Belum Tetapkan Paslon Terpilih, Masih Tunggu Pengumuman dari MK

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar Yanuk Sri Mulyani saat ditemui, Sabtu (19/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar belum menetapkan pasangan calon (paslon) terpilih dari Pilkada 2020.

Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, untuk penetapan Paslon terpilih, kalau misalnya tidak ada sengketa itu sudah bisa dilakukan setelah KPU mendapatkan informasi resmi dari MK.

Namun hingga saat ini putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga terbit.

Baca juga: 7 Paslon di Pilkada Sumbar Ajukan Gugatan ke MK, KPU Siapkan Bukti hingga Saksi

Baca juga: KPU Sumbar Pelajari yang Jadi Keberatan Paslon NA-IC, Terkait Gugatan Hasil Pilkada ke MK

Dia mengungkapkan, pihaknya masih menunggu pengumuman dari MK terkait hasil Pilkada.

"Kalau ada gugatan, itu masih menunggu sampai proses penyelesaian sengketa di MK," kata Yanuk Sri Mulyani saat dihubungi TribunPadang.com, Jumat (8/1/2021).

Persiapan sejauh ini untuk MK, kata Yanuk, KPU masih menunggu pencatatan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Dia menyebutkan, kemungkinan baru disampaikan MK secara serentak pada 18 Januari 2020.

"Sekarang kita masih menunggu," tutur Yanuk.

Baca juga: Masa Jabatan Gubernur Sumbar Sisa 1 Bulan, DPRD Harap IP-NA Susun Blue Print 5 Tahun Pengabdian

Baca juga: Masa Jabatan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Nasrul Abit Berakhir 12 Februari 2021

Pasca BRPK MK diumumkan, KPU akan menindaklanjuti hal tersebut.

"Untuk persiapan kita sama, kita sudah mengadakan rakor dengan kabupaten kota."

"Senin (11/1/2021) dan Selasa (12/1/2021) KPU kembali mengadakan rakor dengan kabupaten kota khusus yang ada gugatan di MK dan menjadi lokus di gugatan MK untuk pemilihan gubernur," jelas Yanuk Sri Mulyani.

Hal tersebut dilakukan karena KPU telah mendapatkan paling tidak gambaran permohonan paslon gubernur yang menggugat ke MK.

Selain itu juga ada kabupaten lain yang digugat ke MK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved