Pilkada Sumbar

Jabatan IP-NA Habis 12 Februari, Sumbar Bisa Dipimpin Pjs Jika Gubernur Terpilih Belum Ditetapkan

Jabatan IP-NA Habis 12 Februari, Sumbar Bisa Dipimpin Pjs Jika Gubernur Terpilih Belum Ditetapkan

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020. Jabatan IP-NA Habis 12 Februari, Sumbar Bisa Dipimpin Pjs Jika Gubernur Terpilih Belum Ditetapkan 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno-Nasrul Abit akan berakhir pada 12 Februari 2021.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar belum menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2020. 

Hal itu diungkapkan saat rapat paripurna  pengumuman dan penetapan usul pemberhentian gubernur dan wakil gubernur  Sumbar, kemarin, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: KPU Sumbar Belum Tetapkan Paslon Terpilih, Masih Tunggu Pengumuman dari MK

Baca juga: 7 Paslon di Pilkada Sumbar Ajukan Gugatan ke MK, KPU Siapkan Bukti hingga Saksi

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, jika 12 Februari 2021 nanti itu belum bisa diangkat gubernur baru, tentu nanti Kemendagri akan menunjuk Pjs untuk menjadi Gubernur Sumbar.

"Lihat dulu nanti kondisinya seperti apa, kemungkinan Pjs bisa jadi. Kita melihat kondisi," kata Supardi.

Saat ini, kata Supardi, Sekwan tengah melengkapi seluruh persyaratan sehubungan dengan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Sumbar.

"Dalam waktu beberapa hari ini langsung diantarkan ke Mendagri," tambah Supardi.

Baca juga: Kompak, 3 Paslon Kalah Tolak Hasil Pilgub Sumbar yang Menangkan Mahyeldi-Audy

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Rampung, Mahyeldi-Audy Menangi Pilgub Sumbar

Di sisi lain, Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani menyampaikan KPU belum menetapkan gubernur dan wakil gubenur terpilih karena masih ada pasangan calon yang mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke MK.

Menurut Yanuk, kalau misalnya sengketa kemudian berlanjut ke sidang atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kemudian nanti dilanjutkan ke sidang, itu tergantung proses di MK. 

"Kalau misalnya proses di MK melebihi dari batas waktu akhir masa jabatan dan terjadi kekosongan, berarti nanti ada pengangkatan Pjs."

"Kalau melihat tahapan sidang di MK, kemungkinan (Pjs) bisa saja. Sekali lagi kita lihat lagi bagaimana hasil proses di MK," tutur Yanuk, Jumat (8/1/2021).

Yanuk melanjutkan, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mulai digelar Mahkamah Konstitusi pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan itu menurutnya  harus sesuai dengan jadwal MK.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved