Ketua DPRD Sumbar: Tak Puas dengan Jawaban Gubernur, Interpelasi Bisa Mengarah ke Hak Angket
Interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno resmi digulirkan, Senin (9/3/2020). Ketua DPRD Sumbar Supardi berharap Irwan Prayitno dapat hadir
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Dia mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat seluruh materi pertanyaan yang menyangkut BUMD dan aset.
• Fraksi PKS DPRD Sumbar Soal Interpelasi Gubernur, Ada Materi Bukan Soal Kunjungan Masuk Tengah Jalan
• 6 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Interpelasi Terkait Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Aset Daerah
"Dalam dua hari, akan kita sampaikan kepada gubernur secara tertulis. Hari Jumat sesuai yang telah diatur dalam agenda Bamus, itu pagi kita akan melakukan rapat paripurna mendengar jawaban tertulis dari gubernur," jelas Supardi.
Supardi mengharapkan Gubernur Irwan Prayitno dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan.
• VIDEO - Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar
• Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD Sumbar, Tolak RUU Omnibus Law
Sebab, yang akan ditanyakan sangat menyangkut masalah kebijakan Gubernur.
"Meskipun kita tidak bisa melepaskan antara Gubernur dan Wakil Gubernur itu satu paket, tapi karena ini masalah BUMD, ini lebih banyak ranahnya itu diambil oleh gubernur," terang Supardi.
Dikatakan Ketua DPRD yang juga fraksi Gerindra ini, saat menyampaikan jawaban nanti gubernur bisa mewakilkan kepada Wagub dan Sekda.
• Ratusan Mahasiswa Paksa Masuk ke dalam Gedung DPRD Sumbar, Demo Penolakan Undang-undang Omnibus Law
• Ketua Komisi IV DPRD Padang Tekankan Dinas Kesehatan Lakukan Pencerdasan Antisipasi Virus Corona
Namun, karena yang ditanyakan masalah pengelolaan BUMD, pihaknya berharap Gubernur bisa hadir.
"Meski ranahnya itu sering 'diambil' oleh gubenur, maka kita berharap besar gubernur bisa hadir pada hari Jumat itu."
"Mudah-mudahan nanti dengan jawaban Gubernur masing-masing fraksi dapat menerima," harap Supardi. (*)
Enam fraksi DPRD Sumatera Barat (Sumbar) sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah.
Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno legowo dan menghormati keputusan DPRD sebagai lembaga legislatif.
• Fraksi PKS DPRD Sumbar Soal Interpelasi Gubernur, Ada Materi Bukan Soal Kunjungan Masuk Tengah Jalan
• 6 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Interpelasi Terkait Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Aset Daerah
Menurut Irwan Prayitno, DPRD telah menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan.
"Insya Allah ini bentuk pengawasan yang cukup baik untuk negara demokrasi. Kami pemerintah siap untuk dipanggil dan siap memberi jawaban," ujar orang nomor satu di Sumbar ini.
• Afrizal: Seluruh Fraksi Sepakat Tidak Menginterpelasi Soal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Gubernur
• Soal Usulan Hak Interpelasi pada Kunjungan Gubernur ke Luar Negeri, Rafdinal: Kunjungan Itu Kegiatan
Dia mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban bukan soal perjalanan dinas luar negeri.
"Nanti tidak lagi menyangkut perjalanan dinas luar negeri sebab semua fraksi menolak. Menyangkut BUMD nanti kita jawab," ucap Irwan Prayitno.
• Usulan Hak Interpelasi Gubernur Sumbar, Hidayat Sebut 18 Anggota DPRD Sumbar Mendukung
• Selain Irwan Prayitno & Mahyeldi, Andre Rosiade Sebut 4 Kepala Daerah Lainnya juga Diinterpelasi