Breaking News:

Berita Sumbar Hari Ini

Usulan Hak Interpelasi Gubernur Sumbar, Hidayat Sebut 18 Anggota DPRD Sumbar Mendukung

Pengusul hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar dari Fraksi Gerindra Hidayat menyebut sudah 18 orang anggota DPRD Sumba

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pengusul hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar dari Fraksi Gerindra Hidayat menyebut sudah 18 orang anggota DPRD Sumbar yang memberikan dukungan dalam bentuk tanda-tangan.

Interpelasi dilakukan terkait perjalanan Dinas Luar Negeri (DLN) Irwan Prayitno yang dianggap relatif sering dilakukan selama menjabat dua periode Gubernur Sumbar.

Hidayat menjelaskan, 18 orang anggota DPRD Sumbar tersebut terdiri atas 14 orang anggota fraksi Gerindra, dua dari Fraksi Demokrat, satu dari Fraksi Golkar, dan satu dari Fraksi Nasdem.

"DPRD perlu kiranya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan atau penjelasan komprehensif gubernur Sumbar tentang kebijakan investasi melalui kegiatan kunjungan luar negeri," jelas Hidayat, Jumat (28/2/2020).

Dua Periode Jadi Gubernur Sumbar, Ini Penilaian DPRD Terhadap Capaian dan Target Kinerja

Wacana Interpelasi Gubernur Sumbar Terus Bergulir, Ini Penjelasan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar

Menurut Hidayat, penjelasan gubernur dibutuhkan untuk melihat sejauh mana efektivitas kunjungan tersebut telah mendatangkan percepatan pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Serta menghitung jumlah capital in flow (aliran dana masuk) real yang benar-benar masuk ke daerah.

Selain itu, juga dampaknya terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan mengurangi penganguran dan kemiskinan, termasuk jenis dan bentuk serta sektor bidang investasi yang telah dan akan dilaksanakan di daerah.

Menurut Hidayat, meskipun kegiatan dan alokasi anggaran telah dialokasikan ke masing-masing OPD, serta sudah memenuhi perizinan perjalanan dinas luar negeri yang telah ditetapkan Kemendagari, penggunaannya harus efektif dan efisien sesuai urgensi termasuk jumlah rombongan yang akan berangkat.

Demikian juga dengan daerah tujuan perjalanan dinas luar negeri, antaranya Moscow, Norwegia, Jerman, Prancis, Colombia, Hawai Amerika Serikat (AS) dan lainnya.

"Sepertinya kegiatan tersebut adalah roadshow menjelajahi dunia yang dibungkus dengan judul menjalin kerja sama atau memorandum of understanding/MoU untuk memasarkan produk daerah," ungkap Hidayat.

Pasalnya, kata Hidayat, di negara tersebut tidaklah memiliki hubungan dagang yang erat dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Selain soal kunker luar negeri, kebijakan pengelolaan BUMD dan aset daerah juga dinilai belum sesuai harapan.

Diungkap Hidayat, kondisi BUMD Sumbar, seperti PT Grafika dan lainnya berada dalam kondisi yang kurang memuaskan.

"BUMD itu tidak memenuhi target dividen yang telah ditetapkan dalam APBD. Padahal penambahan penyertaan mdoal terus diberikan oleh Pemda," tegas Hidayat. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved