Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD Sumbar, Tolak RUU Omnibus Law

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumbar menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (4/3/2020).

Ada dua point utama yang dituntut ratusan mahasiswa tersebut, pertama, menolak RUU Omnibus law.

Menurut admin pergerakan BEM KM Unand, Ikhsan Guciano, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dari negara-negara luar tetapi Omnibus law diadopsi dari negara luar dan tidak sesuai dengan negara Indonesia sendiri.

• Ratusan Mahasiswa Paksa Masuk ke dalam Gedung DPRD Sumbar, Demo Penolakan Undang-undang Omnibus Law

• 5 Mahasiswa FTI Universitas Bung Hatta Ikuti Program Magang di PT Semen Padang

Menurut dia, banyak elemen masyarakat yang dirugikan akibat adanya Omnibus law tersebut.

"Kita menuntut DPRD Sumbar menyatakan sikap, Ketua DPRD Sumbar harus menolak omnibus law," tegas Ikhsan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan rancangan UU omnibus law tidak melibatkan semua elemen yang ada.

• POPULER PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Silahturahmi| Mahasiswa Padang di China Tiba

• Jalani Pemeriksaan Ketat, Mahasiswa Padang di China Akhirnya Tiba di Rumah, Ngaku Sedih karena Ini

"Buruh tidak diikutsertakan kena efek omnibus law. Elemen masyarakat seperti perempuan yang dirugikan juga tidak diikutsertakan."

"Malah yang dilibatkan itu pengusaha dan tiga kepala daerah yaitu DKI Jakarta, Tanggerang Selatan dan Banyuwangi," sambung Ikhsan.

Tuntutan kedua yakni dilibatkan elemen masyarakat yang lainnya dalam pembahasan RUU tersebut.

• Mahasiswa Asal Aceh Terjebak di Wuhan, Hanya Bisa Berdiam di Kamar karena Virus Corona Kian Meluas

• Politeknik ATI Padang Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021

Kemudian mahasiswa juga dilibatkan sehingga kebijakan yang diambil bisa betul-betul merupakan keinginan masyarakat.

"Kita akan lakukan aksi kembali, tapi belum ada waktunya," tutup Ikhsan Guciano.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Bakri Bakar menyebut memang mahasiswa ingin supaya DPRD menolak UU omnibus law.

"Kalau itu kita (DPRD) siap menyalurkan. DPRD punya fasilitas untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Apapun yang mereka sampaikan," tegas Bakri Bakar. (*)

Ratusan Mahasiswa Paksa Masuk ke dalam Gedung DPRD Sumbar, Demo Penolakan Undang-undang Omnibus Law

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumbar memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD Sumbar, Selasa (4/3/2020).

Aksi unjuk rasa digelar terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law yang dinilai para mahasiswa meresahkan masyarakat.

• Aliansi BEM se-Sumbar Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar

• Ketua Komisi IV DPRD Padang Tekankan Dinas Kesehatan Lakukan Pencerdasan Antisipasi Virus Corona

Pantauan TribunPadang.com, saat ingin masuk ke dalam gedung DPRD Sumbar sempat terjadi aksi dorong-dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian di pagar bagian barat gedung DPRD Sumbar.

Perwakilan Anggota DPRD Sumbar yang juga anggota Komisi 1 Bakri Bakar membenarkan mahasiswa ingin masuk ke gedung DPRD Sumbar.

• Ketua Komisi I DPRD Kota Padang: Dinkes Harus Turun untuk Cek Persediaan Masker di Lapangan

• Ketua Komisi III DPRD Padang Inginkan Masyarakat Pro-aktif untuk Taati Aturan Parkir

"Mereka ingin masuk semua. Namun demi keamanan dan kenyamanan tidak diizinkan," ujar Bakri Bakar.

Sebab, menurutnya, berkaca dari aksi sebelumnya, DPRD dan polisi tidak bisa mengendalikan para mahasiswa tersebut dan mahasiswa pun juga tidak bisa mengendalikan diri.

Dijelaskan Bakri Bakar, selama ini yang dirinya tahu, gedung DPRD termasuk objek vital pemerintah yang harus diamankan.

• Usulan Hak Interpelasi Gubernur Sumbar, Hidayat Sebut 18 Anggota DPRD Sumbar Mendukung

• Dua Periode Jadi Gubernur Sumbar, Ini Penilaian DPRD Terhadap Capaian dan Target Kinerja

"Kalau diizinkan, kami khawatir tidak bisa mengendalikan. Dulu kita hancur-hancuran. Mungkin mereka (yang sekarang) tidak niat seperti itu, cuma kita khawatir," tegas Bakri Bakar. (*)