Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2020 Naik 8.51 Persen, Menjadi Rp 2,4 Juta

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat, UMP Sumbar 2020

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2020 Naik 8.51 Persen, Menjadi Rp 2,4 Juta
Bangka Pos
Upah Minimum Provinsi- Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebasar 8.51 persen termasuk di Sumatera Barat

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2020 naik menjadi Rp 2,4 juta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2020, Jumat (1/11/2019).

Hari Ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Umumkan UMP Rp 2,4 Juta

Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nasrizal menjelaskan UMP Sumbar berada pada angka Rp 2.484 juta, angka tersebut ditetapkan melalui sidang dewan pengupahan dan kemudian rekomendasi diberikan untuk bahan SK Gubernur.

Nasrial mengatakan Dewan Pengupahan Sumbar sudah melakukan sidang beberapa hari lalu.

"Rekomendasi sudah diberikan pada gubernur dan akan diumumkan hari ini," sebut Nasrizal.

Wagub Nasrul Abit Sebut Pemprov Sumbar Serius Capai Nilai Strategis di Iven Tour de Singkarak 2019

ASN Pemprov Sumbar yang Tak Hadir Wirid Bulanan Bakal Disanksi, Sekda: Dipotong Tunjangan Daerahnya

Mengacu kepada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.

"Naik 8,51 persen. Ada formula cara menghitungnya dalam SK gubernur," terang Nasrizal.

Kenaikan upah diharapkan Nasrial dapat diimplementasikan dan dipedomani oleh para pengusaha dan pekerja sebab hal itu akan menimbulkan produktivitas.

Usulkan 1.009 Formasi CPNS dan PPPK, Pemprov Sumbar Masih Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Disahkan, DPRD Sumbar Dorong Pemprov Terbitkan Pergub

Sementara itu untuk UMK kabupaten dan kota merupakan inisiatif dari daerah masing-masing.

"Jumlahnya harus lebih besar dari UM provinsi. Itu aturan mainnya. Kalau di bawah UM provinsi, bukan UM kabupaten namanya," tutur Nasrizal. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved