Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akhirnya secara resmi melakukan tanda tangan N

Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Proses penandatanganan NPHD tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua KPU Sumbar Amnasmen di Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Selasa (29/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akhirnya secara resmi melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pilkada tahun 2020.

Proses penandatanganan NPHD tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua KPU Sumbar Amnasmen.

Kegiatan tersebut dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Selasa (29/10/2019).

Usai melakukan tanda tangan, Irwan Prayitno mengatakan proses penandatanganan NPHD harus mengikuti aturan yang ada.

KPU Sumbar: Tinggal Tiga Daerah yang Belum Tanda Tangan NPHD di Sumbar

Relawan Demokrasi di Pilkada 2020, Komisioner KPU Sumbar: Kewenangan Sepenuhnya pada kabupaten/kota

"Hari ini NPHD sudah ditandatangani. Baru selesai penandatanganan NPHD karena kita ikut aturan," kata Irwan Prayitno.

Lebih lanjut, kata Irwan Prayitno, dalam NPHD tersebut Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran kepada KPU sebesar Rp 131 miliar.

"Besarannya Rp 131 miliar. Itu dana yang dianggarkan dari APBD 2019 dan APBD 2020. Untuk APBD 2019, akan dicairkan secepatnya. Itu kan kaji menurun," ujar orang nomor satu di Sumbar ini.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan dari usulan anggaran Rp 137 miliar, dana untuk Pilkada yang direalisasikan Pemprov ialah Rp 131 miliar.

KPU Sumbar Prioritaskan Sosialisasi Kepemiluan untuk Pemilih Disabilitas

Beda Pandangan soal NPHD Pilkada Sumbar, Gubernur Bilang Tunggu APBD 2020, KPU Sebut Tak Perlu

"Mudah-mudahan ini cukup. Kami berkomitmen bahwasanya seluruh realisasi anggaran ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara transparan, efektif, dan efisien," tutur Amnasmen.

Selain itu, KPU kata Amnasmen, juga berkomitmen, ke depan pihaknya sudah fokus melanjutkan tahapan yang sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa pekan terakhir.

"Pencairan anggaran awal ada lebih kurang Rp 2,5 miliar. KPU akan melanjutkan proses sosialisasi, publikasi persiapan terhadap calon perseorangan, dan persiapan pembentukan badan Adhoc," jelas Amnasmen. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved