Pengangguran Naik, Lulusan Perguruan Tinggi Sumbar Hadapi Persaingan Ketat dan Minim Lapangan Kerja

Mulai gelar sarjana tak lagi menjamin kemudahan memperoleh pekerjaan.

Minimnya pengalaman, ketidaksesuaian jurusan dengan kebutuhan pasar, dan ketatnya persaingan membuat banyak lulusan di Sumbar terhambat memasuki dunia kerja.

Mereka hanya berharap, pemerintah dan dunia industri dapat memberikan lebih banyak ruang pelatihan, pemagangan, dan lapangan kerja baru agar para lulusan ini bisa menunjukkan kemampuan dan tidak terus terjebak dalam lingkaran pengangguran.

Sebelumnya diberitakan, Provinsi Sumbar kembali masuk daftar 10 besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar berada di angka 5,62 persen, berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 4,85 persen.

Meski secara persentase terjadi penurunan, jumlah pengangguran di Sumbar justru tercatat sedikit meningkat.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi terhadap dinamika pasar tenaga kerja di Sumbar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumbar, Firdaus Firman, mengatakan pihaknya menerima data resmi dari BPS dan menjadikannya dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

“Secara persentase memang turun, tetapi secara jumlah ada sedikit kenaikan. Dan tentu data BPS itu sudah melalui proses sensus dan metode baku, sehingga itu menjadi acuan kami untuk menurunkan angka pengangguran,” ujar Firdaus Firman saat ditemui TribunPadang.com di ruang kerjanya, Jumat (14/11/2025).

Firdaus menjelaskan salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran di Sumbar adalah bertambahnya jumlah angkatan kerja dalam beberapa waktu terakhir.

“Jumlah angkatan kerja kita bertambah. Sehingga meskipun serapan kerja ada, tetap saja angka pencari kerja terus meningkat,” paparnya.

Menurutnya, dinamika pertumbuhan angkatan kerja ini membuat jumlah pengangguran di Sumbar lebih sulit ditekan jika tidak diiringi ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang memadai.

Pemerintah Provinsi Sumbar menurutnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan ini.

Salah satunya dengan memperluas akses pelatihan vokasi melalui 14 Balai Latihan Kerja (BLK) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami terus mengadakan pelatihan, baik melalui balai vokasi maupun BLK Padang. Ada pelatihan pengelasan, bengkel, pembuatan kue untuk ibu-ibu, barista, hingga pelatihan konten kreator,” jelas Firdaus.