Modus Licik Kelangkaan Solar di Sumbar: Tangki Siluman, Plat Ganda hingga Tambang Ilegal

Ringkasan Berita:

• Penyebab solar langka di Sumbar.
• Diduga BBM subsidi jenis solar disalahgunakan.
• Kemudian adanya kendaraan dengan tangki modifikasi.
• Pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code.
• Kemudian dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Sejumlah modus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (4/6/2026).

Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar.

Dalam forum tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan berbagai temuan terkait penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat.

Beberapa modus yang ditemukan antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Baca juga: Selain Rupiah, Kelangkaan Solar Bikin Ongkos Angkut Plastik Naik Rp300 per Kilo

Fadly Amran Soroti Antrean Panjang di SPBU

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat karena dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Fadly Amran.

Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi guna menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.

Baca juga: Ekonom Unand Beberkan 3 Langkah Strategis Selamatkan Rupiah yang Tembus Rp18.040 per Dolar AS

Mahyeldi Minta Pengawasan Diperkuat

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh unsur terkait untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan distribusi BBM subsidi.

"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," ujar Mahyeldi.

Menurutnya, keberhasilan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga operator penyalur BBM.

Baca juga: Solar Subsidi di Sumbar Diduga Banyak Tersedot ke PETI, Satu Titik Bisa Habiskan 1 Ton

BPH Migas Kaji Sistem PIN dan OTP untuk QR Code

Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.

Ia menilai pengawasan yang telah berjalan berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan, yang mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.

Chrisnawan mengungkapkan BPH Migas saat ini tengah mengkaji penguatan sistem digital untuk mempersempit peluang penyalahgunaan BBM subsidi.