Nelayan Pantai Purus Padang Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung: Kami Tak Percaya DPRD

Ringkasan Berita:

• Nelayan di Padang menolak wacana perubahan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.
• Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
• Nelayan menilai DPRD sarat dengan kepentingan politik sehingga tidak layak diberi kewenangan memilih kepala daerah.
• Gagasan Pilkada dipilih oleh DPRD tidak masuk akal, karena anggota DPRD sendiri dipilih oleh masyarakat.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Nelayan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menyuarakan penolakan terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

Partai Gerindra secara tegas menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sementara itu, sejumlah partai politik lain seperti PAN dan PKB menilai gagasan tersebut layak untuk dipertimbangkan, salah satunya dengan alasan efisiensi biaya politik yang selama ini dinilai sangat besar.

Baca juga: Polemik Pilkada Lewat DPRD, Maigus Nasir Pilih Sikap Hati-hati dan Taat Partai

Meski demikian, penolakan dari masyarakat terus bermunculan.

Salah satunya datang dari para nelayan di kawasan Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Ketua Kelompok Nelayan Ombak Purus, Nursyam Oyong, mengaku sangat menentang wacana tersebut. 

Baca juga: Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD

Menurutnya, gagasan Pilkada dipilih oleh DPRD tidak masuk akal karena anggota DPRD sendiri dipilih oleh masyarakat.

“Ini Pilkada dipilih oleh DPRD? DPRD itu siapa yang memilih? Masyarakat kan. DPRD saja banyak masyarakat yang tidak suka memilihnya, apalagi mereka disuruh memilih gubernur. Jadi wacana ini tidak bisa,” kata Nursyam Oyong kepada TribunPadang.com, Kamis (17/1/2026).

Ia juga membandingkan dengan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Menurutnya, kepala daerah seperti gubernur dan bupati juga memiliki rakyat yang harus diberi hak untuk menentukan pemimpinnya.

Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD, Mendagri Tito Karnavian: Selama Dijalan­kan Secara Demokratis

“Kepala daerah itu punya rakyat. Kenapa harus DPRD yang memilih? Saya sebagai nelayan kecil di sini jujur tidak suka dengan kinerja DPRD, jadi saya tidak percaya kalau DPRD yang memilih kepala daerah. Seharusnya rakyat yang memilih dalam Pilkada,” tegasnya.

Nursyam menilai alasan penghematan biaya Pilkada hanya dijadikan dalih semata.

“Saya tidak setuju sedikit pun dengan wacana ini. Meski dalihnya menghemat biaya Pilkada, ini hanya akal-akalan saja. Pilkada itu dari rakyat untuk rakyat, bukan dari DPRD,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut, meski tidak mengenyam pendidikan tinggi, arah dari wacana tersebut sudah bisa dipahaminya.

“Saya nelayan, tidak sekolah. Tapi soal ini otak saya paham. Ini pasti akal-akalan. Karena itu kami minta Pilkada tetap dipilih oleh rakyat,” katanya.