Pilkada Tidak Langsung

Nelayan Pantai Purus Padang Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung: Kami Tak Percaya DPRD

“Saya nelayan, tidak sekolah. Tapi soal ini otak saya paham. Ini pasti akal-akalan. Karena itu kami minta Pilkada tetap dipilih oleh rakyat,” katanya.

Tayang:
Penulis: Muhammad Afdal Afrianto | Editor: Rezi Azwar
TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto
PILKADA TIDAK LANGSUNG- Nelayan Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka menilai Pilkada harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi, Kamis (17/1/2026). 

Penolakan serupa juga disampaikan nelayan lainnya, Masrianto (42).

Ia menilai DPRD sarat dengan kepentingan politik sehingga tidak layak diberi kewenangan memilih kepala daerah.

“Kalau DPRD yang memilih, tentu mereka ingin yang menang itu orang mereka sendiri. Orang partai mereka saja yang dipilih,” ujar Masrianto.

PUILAKDA TIDAK LANGSUNG- Masrianto (42)  menyampaikan penolakan terhadap wacana perubahan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD, pada Kamis (15/1/2026).
PUILAKDA TIDAK LANGSUNG- Masrianto (42) menyampaikan penolakan terhadap wacana perubahan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD, pada Kamis (15/1/2026). (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)

Menurutnya, Pilkada merupakan pesta demokrasi yang menjadi hak masyarakat.

“Kalau pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota, serahkanlah kepada masyarakat. Karena yang memilih itu warga dan rakyatnya, bukan DPRD,” jelasnya.

Masrianto juga menilai pemilihan melalui DPRD berpotensi sarat kepentingan personal maupun keluarga.

Baca juga: PDIP Sumbar Tolak Pilkada Lewat DPRD, Yogi Yolanda Sebut Rugikan Rakyat: Itu Kemunduran Demokrasi

“Kalau lewat DPRD, nanti bisa saja yang dipilih itu anaknya atau keluarganya. Jadi wacana ini tidak cocok,” katanya.

Meski mengaku tidak dirugikan secara pribadi, Masrianto menilai hak masyarakat akan terampas jika wacana tersebut diterapkan.

“Saya tetap melaut, tetap miskin saja. Saat Pilkada orang itu kenal kita, habis itu tidak. Tapi kalau ini dilakukan, hak masyarakat yang dihilangkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nursyam Oyong dan Masrianto berharap wacana Pilkada melalui DPRD tidak direalisasikan, sehingga pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti selama ini. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)

Sumber: Tribun Padang
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved