Baca tanpa iklan
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Simak kembali berita populer Padang sepanjang 24 jam terakhir di TribunPadang.com.
1. Sebanyak 32 Tenak di Padang Positif PMK
Temuan 32 ekor hewan ternak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Padang berasal dari Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Pertanian Kota Padang Sovia Hariani, membeberkan bahwa sudah ada 32 temuan hewan ternak terjangkit PMK di Lubuk Begalung per Rabu (18/5/2022).
Baca juga: Total 32 Ekor Hewan Ternak Terjangkit PMK di Kota Padang, Sudah di Isolasi dalam Kandang
Baca juga: Pasar Ternak Sungai Sariak Padang Pariaman Ditutup Sementara akibat PMK, Banyak Pedagang Tak Tahu
"Berdasarkan tracking kami hewan ternak ini berasal dari Sumatera Utara," katanya Pada TribunPadang.com, Kamis (19/5/2022).
Ia melanjutkan hewan ini dikirim dari Sumut rentang akhir Maret - April lalu ke Sumbar.
"Jadi diperkirakan sebelum masuk ke Kota Padang hewan ini sudah terindikasi PMK juga," bebernya.
Lalu saat sampai di Kota Padang, indikasi itu semakin parah dan sekarang terbukti positif PMK.
Temuan hewan ternak terjangkit PMK di Lubeg Kota Padang ini berasal dari kandang yang sama.
Kandang tersebut merupakan tempat penampungan hewan qurban.
Baca juga: Pasar Ternak Palangki Sijunjung Ditutup, Tunggu Ketetapan Tentang Pengendalian Virus PMK
Baca juga: Pasar Ternak Palangki Sijunjung Ditutup dan Dikosongkan, Usai Ditemukan Dua Kasus Ternak Positif PMK
Saat ini kata Sovia pihaknya mengajak peternak untuk selektif dalam membeli dan menjual hewan ternak.
"Kami harap peternak tidak tergiur dengan harga murah hewan ternak dari luar Sumbar," sebutnya.
Dalam berita sebelumnya, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah masuk ke Kota Padang, total sudah ada 32 ekor hewan ternak terjangkit PMK, Rabu (18/5/2022).
Temuan kasus positif hewan ternak terjangkit PMK kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Pertanian Kota Padang Sovia Hariani, ditemui di Kecamatan Lubug Begalung.
"Awalnya ada laporan 12 ternak terindikasi PMK, lalu kami lakukan pengambilan sampel," terangnya pada TribunPadang.com, Kamis (19/5/2022).
Hasil dari uji laboratorium sampel itu 12 ekor ternak positif terjangkit PMK dalam satu kandang.
Total ternak dalam kandang itu berjumlah 32 ekor.
"Berdasarkan prinsip untuk populasi satu komunal yang di antaranya sudah terhitung positif pasti sudah terkontaminasi," sebutnya.
Baca juga: 4 Ekor Sapi di Kota Payakumbuh Ditemukan Terjangkit Virus PMK
Baca juga: Buntut Penyebaran PMK di Padang Pariaman, Dua Pasar Ternak akan Ditutup Sementara hingga 14 Hari
Sehingga total ada 32 Ekor sapi yang terjangkit di Kota Padang berasal dari satu kandang.
Saat ini ternak terjangkit PMK di Lubeg tersebut sudah di isolasi dalam kandang yang sama.
Hanya saja dipisahkan berdasarkan tingkatan penyakit.
Baca juga: 4 Ekor Sapi di Kota Payakumbuh Ditemukan Terjangkit Virus PMK
Baca juga: Buntut Penyebaran PMK di Padang Pariaman, Dua Pasar Ternak akan Ditutup Sementara hingga 14 Hari
"Jadi dari 32 ekor itu 12 ekor kami bedakan tempatnya karena lebih parah," bebernya.
Ia juga membeberkan untuk ternak terpapar PMK ini akan diisolasi selama 10 hari serta diberikan pengobatan.
"Kandangnya juga sudah kami disinfektan dan bersihkan,"sebutnya.
Kandang tempat ditemukannya positif PMK ini kata Sovia, merupakan kandang penampungan hewan qurban jadi bukan peternak yang memelihara dari kecil.
Baca juga: 52 Ekor Sapi dan 7 Kerbau di Padang Pariaman Terinfeksi PMK, Terbanyak di Nagari Aua Malintang
Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Pemko dan Pemkab Segera Bentuk Gugus Tugas Penanganan Wabah PMK
Sekitar tempat ditemukan kasus positif ini dalam radius 3 km juga ada satu kandang penampungan hewan qurban lainnya.
"Jadi kami sudah lakukan sosialisasi juga pada kandang terdekat untuk melengkapi nutrisi ternak mereka," bebernya.
Selain sosialisasi pihaknya juga melakukan pembersihan kandang dan penyemprotan untuk mengantisipasi penyebaran PMK.
"Untungnya tidak ada banyak kandang yang berdekatan dari tempat ternak terjangkit ini," sebutnya.
Lebih lanjut, sampai saat ini, Kamis (19/5/2022) belum ada tambahan laporan dari peternak terkait dugaan ternak terindikasi PMK di Kota Padang.
2. Mahasiswa Minta Bantuan Satpol PP Lepas Cincin
Lantaran mengeluh sakit selama satu bulan, seorang mahasiswa meminta bantuan untuk melepas cincinnya ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Kamis (19/5/2022).
Mahasiswa ini diketahui bernama Septia Zudi Musmar (21) seorang warga yang betempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
Kabid Ops Damkar Kota Padang, Sutan Hendra, mengatakan bahwa mahasiswa ini mengeluh kesakitan pada jarinya.
Hal itu dikarenakan cincin yang melingkar di jarinya tidak bisa dilepaskan.
• Pemadaman Kebakaran Gudang Tabung Gas di Padang Pariaman Tak Mempan Pakai Air, Damkar Pakai Busa
"Hari ini ada pelepasan cincin di Mako Damkar Kota Padang sekitar pukul 16.40 WIB," kata Sutan Hendra.
Sutan Hendra menyebutkan petugasnya membantu untuk melepaskan cincin dari jari mahasiswa ini.
"Karena cincin ini sudah lama terpasang di jarinya. Sedangkan sakitnya dirasakan sudah 1 bulan," kata Sutan Hendra.
Proses pelepasan menggunakan mesin gerinda mini dengan diberi alas agar tidak sakit.
Pada saat melakukan pemotongan, petugas Damkar Kota Padang juga menyiramkan air agar tidak panas saat terjadi gesekan mata gerinda dengan cincin.
"Proses pemotongan selesai sekitar pukul 16.58 WIB, dan cincin berhasil dilepaskan," kata Sutan Hendra.(*)
3. Ombudsman terkait Hendri Septa jadi PHD
Asisten Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Adel Wahidi mengatakan keberangkatan Wali Kota Padang Hendri Septa menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) akan menganggu pelayanan publik di Kota Padang.
Menurutnya, Kemenag sudah menjelaskan bahwa PHD akan pergi selama 40 hari, waktu yang sangat lama bagi Wako Hendri Septa meninggalkan jabatan.
Baca juga: Terkait Wali kota Hendri Septa Jadi PHD 2022, Moharlion: Asalkan Roda Pemerintahan, Tetap Berjalan
Baca juga: Anak Seorang Penjahit, Asal Solok Raih Gelar PhD, dan Jadi Pejabat Perusahaan Listrik di Prancis
"Wako menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tugas melakukan motoring atau pembina terhadap kerja-kerja pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD penyelanggara. Kami berkeyakinan dengan Pak Hendri Septa menjadi PHD akan menganggu kinerja pelayanan publik Kota Padang ini," kata Adel Wahidin, saat dihubungi, Kamis (19/5/2022).
Lanjutnya, ditambah saat ini Wali Kota Padang ini tidak punya wakil, sementara fungsi wakil ini sebagai pembantu pengawas pelayanan publik.
"Sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Wako, sementara Wako akan pergi sebagai PHD," ungkapnya.
Apalagi saat ini kata Adel, Sekda Padang masih sedang proses seleksi.
"Walaupun katanya Sekda akan definit jelang keberangkatan, sekali lagi tetap saja wako tidak ada saat itu, tentu akan menganggu pelayanan publik," ungkapnya.
Adel Wahidi menambahakn, terkait tugas PHD sendiri yang betul-betul teknis, malah pekerjaannya bukan membimbing, namun memastikan sarana prasarana, seperti memastikan hotel, bus di Mekah dan Madina.
Baca juga: Pemadaman Kebakaran Gudang Tabung Gas di Padang Pariaman Tak Mempan Pakai Air, Damkar Pakai Busa
Baca juga: Pemko Padang Lakukan Penyegaran Birokrasi, Hendri Septa Harapkan Pejabat Dilantik Mesti Superior
"Pekerjaan PHD benar-benar teknis, saya khawatir pekerjaan ini tidak maksimal dijalankan oleh Hendri Septa. Saya kira tidak cocok, Pak Hendri Septa menjadi PHD," ungkapnya.
Selanjutnya jadi perhatian Adel Wahidi, proses seleksi PHD.
Pihaknya belum menemukan siapa timselnya kapan diumumkan bahwa ada penerimaan PHD dan syaratnya apa saja lalu pendaftarannya berapa lama, siapa saja yang boleh mendaftar.
Baca juga: POPULER PADANG: Banjir Rob Tak Kunjung Surut, Ular Sepanjang 3 Meter Sembunyi di Dapur Rumah Warga
Baca juga: Petugas Terus Padamkan Api yang Membakar Lahan di Kabupaten Limapuluh Kota hingga Malam Hari
"Yang ada hanya surat gubernur iniloh petugas haji daerah, diserahkan ke kanwail lalu kanwil melakukan seleksi dan keluarlah 10 nama itu," tambahnya.
Padahal menurut permen 32 tahun 2012 tentang penyelanggaran haji, proses seleksinya itu ketat, harus dibentuk dulu timselnya menyiapakan soal seleksi.
Kemudian mengumumkan kepada publik bahwa sudah dibuka lowongan PHD, dengan syaratnya bagi PNS, TNI dan pihak lainnya.
"Kemudian, mendaftarlah mereka ini, lulus adminstrasi, ini tidak kelihatan sama kita. Kita mempertanyakan proses seleksi itu, harusnya bisa diikuti oleh banyak orang dari berbagai latar kemampuan, sementara yang direkom gubernur hanya 20 orang," ungkapnya.
Terkait Hendri Septa jadi PHD, Adel Wahidi mengatakan dari dulu banyak kepala daerah yang menjadi petugas haji, harusnya semakin ke sini seleksi PHD semakin diperbaikilah.
"Tahun lalu ada juga kepala daerah yang lulus PHD kemudian mundur karena terkait izin kemendagri, saya yakin Pak Hendri Septa terkendala izin itu," terangnya. (*)