DPD RI Evaluasi Pemberitaan di Sumbar, Temukan Tingkat Kepercayaan Tinggi tapi Pengenalan Rendah

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar kegiatan Evaluasi Pemantauan Pemberitaan dan Publikasi di daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (11/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (UNP) ini bertujuan untuk melihat efektivitas pemberitaan DPD RI di daerah.

Kepala Subbagian Pemberitaan Setjen DPD RI, Budi Fitra Helmi, mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan data empiris terkait sejauh mana masyarakat mengenal DPD RI.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi bahan perencanaan strategi pemberitaan dan pengelolaan isu di masa mendatang.

Baca juga: 5 Pimpinan Baznas Bukittinggi yang Baru Dilantik Wali Kota Ramlan Diminta Amanah

“Kami ingin mengetahui apakah pemberitaan DPD selama ini sudah efektif atau belum. Kalau pun belum dikenal, kami ingin tahu kendalanya dan mencari solusi, termasuk strategi ke depan. Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan untuk perencanaan tahun 2026,” kata Budi Fitra Helmi kepada TribunPadang.com.

Budi menambahkan, DPD RI akan meningkatkan kolaborasi dengan media, termasuk memfasilitasi forum komunikasi dengan wartawan daerah melalui kantor perwakilan DPD di setiap provinsi.

Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DPD RI.

Sementara itu, pengamat kebijakan politik dari UNP, Eka Vidya Putra, mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan adanya fenomena paradoks demokrasi.

Baca juga: Wawako Maigus Nasir Jadi Pembina Upacara di SMP Pertiwi 2 Padang, Bagikan 3 Kiat Sukses bagi Pelajar

Meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap DPD RI rendah, tingkat kepercayaan justru tinggi.

“Masyarakat memang belum banyak mengenal DPD, tapi mereka percaya pada lembaga ini. Justru yang sulit biasanya membangun kepercayaan, bukan mengenalkan. Ini peluang bagi DPD untuk memperkuat publikasi dan perannya dalam merespons isu-isu krusial di masyarakat,” jelas Eka Vidya Putra kepada TribunPadang.com.

Eka menilai rendahnya publikasi DPD RI salah satunya dipengaruhi faktor politik, di mana sebagian anggota DPD kurang merasa berkepentingan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara langsung kepada masyarakat.

Baca juga: Merah Putih Hiasi Desa Rawang Pariaman di Tengah Fenomena Pengibaran Bendera One Piece

Ia mendorong fungsi publikasi diambil alih secara aktif oleh kesekretariatan atau kantor perwakilan daerah DPD.

“Isu lokal harus benar-benar disuarakan dan diperjuangkan. Walau DPD tidak memiliki kekuatan legislasi untuk memutuskan, tapi DPD punya peran penting dalam mengusulkan kebijakan. Publikasi dan pemberitaan harus menjadi jangkar untuk membawa isu lokal menjadi isu nasional,” tegasnya.

Dengan evaluasi ini, DPD RI diharapkan dapat menyusun strategi komunikasi publik yang lebih tepat sasaran, sehingga keberadaan dan fungsi DPD semakin dirasakan masyarakat Sumbar.