Karhutla Semakin Meluas di Sumbar, Dishut Tindak Secara Hukum Jika Ada Unsur Kesengajaan

Langkah antisipasi juga dilakukan dengan mendorong pemerintah kabupaten menetapkan status tanggap darurat.

"Kabupaten Lima Puluh Kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat pada Jumat lalu. Hari ini, giliran Kabupaten Solok menggelar rapat untuk menentukan apakah penetapan status tersebut juga," ujarnya.

Dinas Kehutanan Sumbar mencatat, sejak Januari hingga 20 Juli 2025, telah terjadi 64 kasus kebakaran lahan yang berhasil ditangani pihaknya.

Menariknya, sekitar 85 persen kebakaran terjadi di luar kawasan hutan, tepatnya di areal penggunaan lain (APL).

Baca juga: Pengedar Sabu dan Ganja Diringkus di Luak Lima Puluh Kota, Polisi Buru 2 Orang Rekannya

"Ini artinya banyak kejadian yang bukan terjadi di wilayah hutan produksi atau lindung, tapi justru di lahan milik masyarakat. Sebagian besar karena unsur kelalaian, seperti membuang puntung rokok atau membuka lahan dengan cara membakar," ujarnya.

Ferdinal menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD, Damkar, serta Satpol PP di daerah-daerah terdampak.

"Bahkan laporan yang kita terima, di Kabupaten Solok saja, tercatat 60 kasus kebakaran sepanjang Juli ini," jelasnya.

Ferdinal mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak pada lingkungan, namun juga bisa mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

"Seperti di kawasan Sungai Lasi, api sempat hampir mengenai permukiman warga. Di Harau, Lima Puluh Kota, kebakaran terjadi dekat jalan raya. Ini jelas membahayakan," sebutnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)