Karhutla Sumbar: Pemprov Kerahkan Mobil Tangki hingga Modifikasi Cuaca untuk Atasi Titik Api

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 23 Juli hingga 21 September 2025.

Penetapan ini diikuti dengan berbagai langkah penanganan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan.

Penetapan status siaga disampaikan oleh Juru Bicara BPBD Provinsi Sumbar, Ilham Wahab, dan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 360-416-2025, yang berlaku selama 60 hari, terhitung sejak 23 Juli hingga 21 September 2025.

“Benar, Pemprov telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Status ini berlaku sejak 23 Juli hingga 21 September mendatang,” ujar Ilham Wahab saat dihubungi TribunPadang.com, Selasa (29/7/2025).

Ilham menjelaskan, penetapan ini merujuk pada perkiraan musim kemarau dari BMKG yang masih berpotensi terjadi di Sumbar dalam waktu dekat.

Baca juga: Daftar 18 Pelatih Super League 2025/2026: Belanda dan Portugal Dominasi, Indonesia Cuma Satu

“Terkait lamanya status ini, kita menyesuaikan dengan perkiraan dari BMKG. Namun, bisa saja dipercepat atau diperpanjang, tergantung kondisi cuaca yang berkembang di Sumbar,” jelasnya.

Menurut Ilham, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah upaya penanganan, termasuk modifikasi cuaca, serta pengiriman bantuan logistik ke daerah terdampak seperti Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok.

“Langkah-langkah penanganan sudah dilakukan, seperti modifikasi cuaca, penyaluran bantuan ke kabupaten dan kota berupa mobil tangki, pompa air, serta peralatan penyiraman lainnya,” ungkapnya.

Diketahui penetapan status siaga darurat ini juga didasarkan pada peta prakiraan curah hujan probabilistik dari Stasiun Klimatologi Sumbar.

Berdasarkan prakiraan, curah hujan pada dasarian III Juli 2025 di wilayah Sumbar diprediksi kurang dari 50 mm, dengan peluang hanya 70–90 persen.

Baca juga: Empat Titik Panas Berisiko Tinggi Karhutla Ditemukan di Sumbar, Status Siaga Ditetapkan Pemprov

Kondisi ini dikhawatirkan memicu cuaca panas ekstrem dan hari tanpa hujan yang panjang hingga Agustus 2025.

Hal ini meningkatkan risiko titik panas (hotspot) berubah menjadi titik api (firespot) yang dapat memicu Karhutla.

Dengan diterbitkannya SK Siaga Darurat, pemerintah meminta agar Posko Pendampingan Siaga Darurat Karhutla segera diaktifkan. 

Posko ini bertugas mulai dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan hotspot dan early warning system, pemetaan sebaran sumber air, patroli terpadu dan penegakan hukum, persiapan personel dan respons cepat, Koordinasi lintas sektor dan modifikasi cuaca.

Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana BPBD Sumbar, terdapat empat titik panas berisiko tinggi, yaitu meliputi Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota. 

Baca juga: Jumlah SMA di Sumatera Barat: Pesisir Selatan Tertinggi, Sawahlunto Terendah Berdasarkan Data BPS