Banjir di Mentawai
Kerusakan Parah Hutan Mentawai, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Cabut Izin PBPH di Pulau Sipora
Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Menteri Investasi untuk segera membatalkan izin Persetuj
Penulis: Muhammad Afdal Afrianto | Editor: Rahmadi
“Distribusi bantuan sudah dimulai sejak dua hari lalu. Selama masa tanggap darurat ini, kami akan terus mengirimkan bahan pokok agar seluruh warga terdampak bisa terbantu,” tambahnya.
Ia menyebutkan, bencana banjir dan longsor tersebut menyebabkan sekitar 900 kepala keluarga (KK) mengungsi. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
“Jumlah pasti warga terdampak masih dalam proses verifikasi, namun data sementara mencatat sekitar 900 KK terdampak. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Pemkab Mentawai juga terus melakukan pembersihan material banjir dan longsor di lokasi terdampak.
“Saat ini proses pembersihan masih terus dilakukan, baik di wilayah yang terdampak banjir maupun longsor,” tegasnya.
Baca juga: UPDATE Banjir Mentawai: 871 KK di Tiga Kecamatan Terdampak, Warga Kembali Beraktivitas Normal
Bupati Rinto juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai.
“Kami mengajak masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, baik yang beraktivitas di darat maupun di laut,” tutupnya.(*)
Ancaman Nyata! Hutan Pulau Sipora Mentawai Terancam Habis, Banjir dan Krisis Air Mengintai Warga |
![]() |
---|
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Deforestasi Picu Banjir Parah Mentawai, Ratusan Hektare Sejak 2001 |
![]() |
---|
Banjir Terjang Tiga Kecamatan di Mentawai, Sebagian Warga Terdampak Telah Terima Bantuan |
![]() |
---|
UPDATE Banjir Mentawai: 871 KK di Tiga Kecamatan Terdampak, Warga Kembali Beraktivitas Normal |
![]() |
---|
Banjir dan Longsor Lumpuhkan Listrik dan Internet di Sipora Selatan Kepulauan Mentawai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.