Rencana Pembangunan PLTS Danau Singkarak, Andre Rosiade: Tak Ada Paksaan ke Masyarakat

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI memastikan masukan dari masyarakat saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan dikaji kembali oleh PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak.

"Apakah terus melakukan dialog dan komunikasi, atau mengkaji untuk melakukan pemindahan rencana investasinya. Apakah tetap di Singkarak, keluar Singkarak atau tetap di Sumatera Barat atau keluar Sumatera Barat," kata Andre kepada wartawan di Batipuah Selatan, Rabu (15/1/2025) petang.

Dia menegaskan terkait rencana pembangunan PLTS di Danau Singkarak tak ada unsur paksaan terhadap masyarakat.

"Kita mengedepankan dialog terbuka. Kehadiran kami membuka dialog ini untuk menepis juga persepsi dari luar Sumatera Barat seakan-akan Sumatera Barat ini anti investasi. Alhamdulillah dialog berjalan konstruktif, sejuk, seluruh aspirasi di sampaikan dengan tenang dan enak. Seluruh masukan masyarakat nanti akan dikaji oleh PLN," tambah anggota DPR dapil Sumbar I ini.

Sebagaimana diketahui, mayoritas masyarakat Batipuah Selatan menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Masyarakat menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan sejak muncul wacana pembangunan PLTS sekitar tahun 2020 lalu.

Beberapa kali sosialisasi-pun dilakukan PT PLN Indonesia Power sejak saat itu, namun masyarakat bersikukuh menolak.

Baca juga: Alasan Warga Tolak Rencana Pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak

Masyarakat pun sempat mendatangi Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan alasan penolakan PLTS yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Terakhir mereka menyampaikan alasan penolakan saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS Danau Singkarak yang berlangsung pada Rabu (15/1/2025) sore.

Sosialisasi ini difasilitasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menghadirkan Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Bupati Tanah Datar Eka Putra hingga tokoh masyarakat Batipuah Selatan.

Bukhari Datuak Tejo Malalo, Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan menegaskan bahwa masyarakat tidak sedikitpun anti terhadap investasi ataupun pembangunan.

Hanya saja, menurut masyarakat PLTS terapung bukanlah hal yang penting bagi mereka, melainkan ingin ekosistem lingkungan Danau Singkarak dipulihkan.

Mengingat, kata Bukhari, Danau Singkarak termasuk satu dari 15 danau prioritas se-Indonesia yang perlu diselamatkan.

Ia menjelaskan, mestinya saat ini pemerintah fokus untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan utama di Danau Singkarak.

"Danau Singkarak diambang kehancuran, bukan main banyaknya sampah, banyak lagi permasalahan di Danau Singkarak, mestinya itu yang harus diselesaikan dulu, seusai dengan Perpres nomor 60 tahun 2021," kata Bukhari.