Rencana Pembangunan PLTS Danau Singkarak, Andre Rosiade: Tak Ada Paksaan ke Masyarakat

Ia menjabarkan, pencemaran yang terjadi di Danau Singkarak sudah kelewat parah. Bukhari menilai hal itu disebabkan oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di danau itu.

Belum lagi, masyarakat sekitar sangat bergantung dengan Danau Singkarak. Mereka takut, adanya PLTS menghilangkan mata pencarian. 

Dia mempertanyakan alasan Danau Singkarak yang dipatok sebagai lokasi rencana pembangunan PLTS itu.

"Sekali lagi kita tidak anti pembangunan, tetapi mestinya masih ada alternatif lain yang bisa digunakan, seperti di Koto Panjang perbatasan Sumbar-Riau, tidak ada ikan endemik-nya, tak menimbulkan risiko," ujarnya.

Selain itu, Bukhari menyampaikan keresahan masyarakat terkait ekosistem ikan bilih, yang merupakan ikan endemik di Danau Singkarak.

"Untuk itu perlu pertahankan, pelestarian dan penyelamatan ikan bilih," tambah Bukhari.

Baca juga: Sejumlah Spanduk Penolakan Warnai Sosialisasi Proyek PLTS Terapung Danau Singkarak Sumbar

Dirinya dan masyarakat tak mempercayai janji-janji yang dilontarkan pihak PT PLN Indonesia Power, termasuk janji akan memberi bantuan beasiswa ke luar negeri.

Apalagi, warga sudah geram dengan janji-janji pembangunan, misalnya PLTA yang dulunya punya pelbagai janji namun tak ditepati kepada masyarakat.

"Sejak tahun 1980-an PLTA menjanjikan ini itu, non sense, tak ada sama sekali, listrik bayar, listrik masjid saja untuk kepentingan umum bayar, kalau ditagih mereka mengelak," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, sosialisasi rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak yang merupakan kerja sama PT PLN Indonesia Power dan investor dari Arab Saudi ini digelar di lapangan SMP N 2 Batipuh Selatan.

Pantauan Tribunpadang.com di sekitar lokasi sosialisasi, terpajang sejumlah spanduk penolakan, dengan narasi yang seragam yakni menolak pembangunan PLTS terapung di Ulayat Danau Singkarak Malalo Tigo Jurai. Spanduk-spanduk tersebut tampak terpasang sebelum kegiatan sosialisasi dimulai.

Sejumlah spanduk penolakan dari masyarakat setempat terpajang di pekarangan sekolah, diantaranya dari masyarakat Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Padang Laweh Nagari Padang Laweh Malalo, Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo, Jorong Baing Nagari Guguak Malalo, Jorong Duo Koto Nagari Guguak Malalo, hingga Jorong Tangah Duo Puluah Nagari Padang Laweh Malalo.

Sementara spanduk penolakan dari perantau Malalo terpajang di pagar bagian luar SMP N 2 Batipuh Selatan, diantaranya dari DPP Ikatan Keluarga Malalo (IKMAL), IKMAL Batam, IKMAL Palembang, IKMAL Jabodetabek, IKMAL Jakarta, IKMAL Bengkulu, hingga IKMAL Gunung Sitoli.

Helmi Kautsar, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak (perusahaan patungan PT PLN Indonesia Power dan investor dari Arab Saudi) dalam sambutannya mengatakan bahwa program PTLS Danau Singkarak tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami berharap mari kita bersama-sama menjaga harmoni antara kemajuan teknologi, manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik," kata Helmi.