Wakil DPRD Sumbar Temui Massa Aksi Aliansi BEM SB, Siap Perjuangkan Nasib Guru

Selain itu, massa aksi juga meminta agar kedudukan guru honorer jelas dalam undang-undang dan kesejahteraan guru honorer juga diperhatikan.

"Kami ingin pemerintah mengakomodir kualitas untuk guru itu sendiri," katanya.

Prima Yoga menambahkan, mahasiswa juga menuntut janji dari Presiden Prabowo, menambah gaji guru Rp2 juta mulai November 2024.

"Realisasi perubahan gaji Rp2 juta ini hanya pada guru sertifikasi, seharusnya tidak hanya guru profesi tetapi juga guru honorer dan guru lainnya," kata Prima Yoga. 

Berikut tuntutan massa aksi:

Baca juga: 12 FAKTA Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Operasi Tambang Ilegal, Hukuman Mati

1. Menuntut Pemerintah agar Segera realisasikan janji pemerintah untuk memberikan tambahan gaji sebesar Rp2 juta per bulan bagi para guru termasuk guru honorer sebagai langkah konkrit meningkatkan kesejahteraan guru.

2. Menuntut pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan, termasuk untuk kesejahteraan guru, benar-benar menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

3, Menuntut pemerintah membuat mekanisme distribusi gaji yang adil dan transparan untuk mengurangi ketimpangan antara guru honorer dan guru tetap.

4. Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodasi guru honorer yang telah lama mengabdi, dengan memberikan pengakuan khusus tanpa harus melalui seleksi ketat yang memberatkan.

5. Sediakan pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru secara berkala, terutama di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

6. Tetapkan kebijakan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar dapat diangkat langsung sebagai ASN tanpa melalui prosedur seleksi PPPK yang berat.

7. Perbaiki mekanisme seleksi dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengabdian sebagai indikator utama kelayakan, bukan hanya hasil tes teknis.

8. Pastikan formasi guru di seluruh daerah merata sesuai kebutuhan, dengan menghindari over supply di daerah tertentu dan kekurangan di daerah lainnya.

9. Tingkatkan transparansi alokasi formasi PPPK dan CPNS yang diajukan oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan masyarakat dan organisasi profesi guru dalam proses perencanaan.

10. Alihkan sebagian dana besar pendidikan yang saat ini terselesaikan untuk program non- prioritas ke program peningkatan kesejahteraan guru dan pengembangan kualitas pendidikan.

11. Audit penggunaan anggaran pendidikan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan manfaatnya langsung dirasakan oleh para guru dan siswa.