Di Tengah Guyuran Hujan, Mahasiswa Kelompok Cipayung Demo di Kantor DPRD Sumbar Kawal Putusan MK

Jadi, kata dia lagi, sudah nampak jelas bahwa DPR menjadi client dari patron yang berkuasa hari ini, baik elit partai atau kelompok oligarki yang kuat hari ini.

"Isunya sekarang bukan soal Pilkada, tapi lebih luas lagi bahwa selama ini kita sudah dikangkangi oleh kekuasaan yang memang merasa tidak tersentuh dan tidak ada persoalan dengan kebijakan yang dibuat. Sekarang kita tunjukkan betul apa yang selama ini memang keliru dan salah, bahwa rakyat mengkoreksi perbuatan mereka," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor DPRD Bukittinggi, Kawal Putusan MK

Asrinaldi bilang, bila DPR dan pemerintah tidak mempedulikan aspirasi dan kepedulian masyarakat terhadap konstitusi, ia khawatir ke depan akan terjadi hal-hal yang lebih fundamental lagi.

Yang pasti, ia berpandangan bahwa saat ini citra DPR dan pemerintah sangat buruk, lantaran tidak ada checks and balances.

"Sementara yang menjadi kenyataan bahwa kekuatan penyeimbang itu ada di rakyat dan mahasiswa, ini lah yang kita harapkan, bahwa jika tidak ada DPR yang mewakili rakyat, parlemen jalanan ini yang lebih dipercayai menuntut keadilan dan menyuarakan aspirasi, ketimbang DPR yang telah dibajak oleh kelompok oligarki yang berkuasa hari ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Didi Rahmadi juga mengkritik DPR yang tidak mengindahkan putusan MK terkait persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, DPR yang langsung membahas RUU Pilkada satu hari pascaputusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

"Yang terjadi ialah ketika putusan MK yang berseberangan dengan kepentingan oligarki, langsung dibahas dan akan diputuskan sebagai UU Pilkada yang baru, ini yang kita soroti," kata Didi Rahmadi yang ditemui di sela-sela aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Sumbar," Kamis (22/8/2024).

Sebagai akademisi, ia dan massa aksi masyarakat sipil Sumbar serta aktivis mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritisi, menjaga, sekaligus mengawal demokrasi dari perilaku-perilaku pembangkangan yang dilakukan kelompok-kelompok oligarki, terutama kelompok yang berkuasa.

"Kami berkumpul hari ini mengawal demokrasi, jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun berdarah-darah dibajak oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya," kata Didi.

Ia mewanti-wanti, bila pemerintah dan DPR tetap bersikeras dengan keputusannya, aksi demontrasi besar-besaran akan terjadi.

Dia bilang, gelombang aksi akan terus diperkuat hingga konstitusi benar-benar dihormati, dan demokrasi di Indonesia kembali tegak.

Aksi demontrasi yang dilakukan elemen masyarakat, akademisi dan mahasiswa ini disebut bukan soal elektoral, bukan tidak suka dengan penguasa hari ini, bukan tidak suka dengan elit dan partai hari ini.

"Yang kami tidak suka ialah upaya-upaya pembangkangan, upaya-upaya hanya mementingkan kelompok tertentu, dan mengabaikan kepentingan rakyat," pungkasnya.

Diberitakan Tribunnews.com, Sebuah video menggambarkan Peringatan Darurat dengan gambar lambang Garuda Indonesia berlatar biru menjadi perbincangan di media sosial.