Aksi Kawal Putusan MK
FOTO Unjuk Rasa Kawal Putusan MK di DPRD Sumbar, Massa Aksi Berorasi dan Bakar Ban
Masyarakat sipil Sumatera Barat (Sumbar) bersama aktivis mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera ...
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Fuadi Zikri
Yang pasti, ia berpandangan bahwa saat ini citra DPR dan pemerintah sangat buruk, lantaran tidak ada checks and balances.
"Sementara yang menjadi kenyataan bahwa kekuatan penyeimbang itu ada di rakyat dan mahasiswa, ini lah yang kita harapkan, bahwa jika tidak ada DPR yang mewakili rakyat, parlemen jalanan ini yang lebih dipercayai menuntut keadilan dan menyuarakan aspirasi, ketimbang DPR yang telah dibajak oleh kelompok oligarki yang berkuasa hari ini," pungkasnya.
DPR Hentikan Kangkangi Konstitusi
Kepala Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Didi Rahmadi juga mengkritik DPR yang tidak mengindahkan putusan MK terkait persyaratan calon kepala daerah.
Menurutnya, DPR yang langsung membahas RUU Pilkada satu hari pascaputusan MK merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
"Yang terjadi ialah ketika putusan MK yang berseberangan dengan kepentingan oligarki, langsung dibahas dan akan diputuskan sebagai UU Pilkada yang baru, ini yang kita soroti," kata Didi Rahmadi yang ditemui di sela-sela aksi demontrasi di depan Kantor DPRD Sumbar," Kamis (22/8/2024).
Sebagai akademisi, ia dan massa aksi masyarakat sipil Sumbar serta aktivis mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritisi, menjaga, sekaligus mengawal demokrasi dari perilaku-perilaku pembangkangan yang dilakukan kelompok-kelompok oligarki, terutama kelompok yang berkuasa."Kami berkumpul hari ini mengawal demokrasi, jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun berdarah-darah dibajak oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingan kelompoknya," kata Didi.
Ia mewanti-wanti, bila pemerintah dan DPR tetap bersikeras dengan keputusannya, aksi demontrasi besar-besaran akan terjadi.
Dia bilang, gelombang aksi akan terus diperkuat hingga konstitusi benar-benar dihormati, dan demokrasi di Indonesia kembali tegak.
Aksi demontrasi yang dilakukan elemen masyarakat, akademisi dan mahasiswa ini disebut bukan soal elektoral, bukan tidak suka dengan penguasa hari ini, bukan tidak suka dengan elit dan partai hari ini.
"Yang kami tidak suka ialah upaya-upaya pembangkangan, upaya-upaya hanya mementingkan kelompok tertentu, dan mengabaikan kepentingan rakyat," pungkasnya.
_____
Baca berita terbaru di Saluran TribunPadang.com dan Google News
Ketua DPRD Sumbar Dukung Aksi Mahasiswa Kawal Putusan MK tentang UU Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Massa Aksi Kawal Putusan MK Kembali Geruduk DPRD Sumbar, Diwarnai Dorong Pagar dan Lempar Botol |
![]() |
---|
Di Tengah Guyuran Hujan, Mahasiswa Kelompok Cipayung Demo di Kantor DPRD Sumbar Kawal Putusan MK |
![]() |
---|
Reza Rahadian Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada: "Ini Bukan Negara Milik Keluarga Tertentu" |
![]() |
---|
Guru Besar Ilmu Politik Unand: Demokrasi Indonesia Sangat Darurat, Berbahaya Dalam Perjalanan Bangsa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.