Hari ke-3 Demo Warga Air Bangis di Kantor Gubernur, Akan Pulang Bila Mahyeldi Cabut Rencana PSN

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat kembali berdemonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (2/8/2023).

Hari ini adalah hari ketiga aksi demo yang dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 1.500 orang itu, sejak Senin (31/7/2023).

Mereka gigih berunjuk rasa agar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menemui mereka dan berdialog soal konflik agraria yang terjadi di Air Bangis.

Baca juga: Muncul Demo Tandingan di Depan Kantor Gubernur Sumbar, Mengaku Juga Warga Air Bangis Pasaman Barat

Sebelumnya, pada hari pertama dan kedua, sejumlah kepala OPD telah menerima kedatangan dan menyampaikan gubernur tengah berada di luar kota.

Namun massa menolak kedatangan perwakilan dan tetap ingin bertemu dengan gubernur. 

Bukan tanpa alasan, massa ingin permasalahan yang terlah terjadi bertahun-tahun ini selesai ketika bertemu Mahyeldi.

Setelah memasuki hari ketiga ini, aksi unjuk rasa oleh warga menemui sedikit harapan. Kabiro Adpim Setda Prov. Sumbar, Mursalim mengonfirmasi Mahyeldi akan menemui masa.

Walakin, massa menyampaikan akan tetap bertahan di Padang jika gubernur tidak membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

"Keputusannya itu. Warga sepakat akan tetap lanjut kalau tuntutan soal kehadiran PSN ini tidak ditanggapi," kata Nopaleon, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol yang ikut mendukung demonstrasi warga.

Baca juga: Puluhan Orang dari Air Bangis Gelar Demo Tandingan, Usung Narasi Dukung Gubernur & Rencana PSN

Tak hanya soal PSN, warga juga melayangkan beberapa tuntutan lainnya, yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Lalu bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah