Puluhan Orang dari Air Bangis Gelar Demo Tandingan, Usung Narasi Dukung Gubernur & Rencana PSN

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan orang yang juga mengaku berasal dari Air Bangis turut menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (2/8/2023).

Kelompok kedua ini datang setelah sekitar 1.500-an warga dari Jorong Pigogah Patibubur, Air Bangis, berunjuk rasa di depan kantor gubernur sejak Senin (31/7/2023).

Dari orasi yang dibawakan, unjuk rasa oleh lebih kurang 70 orang ini mengusung narasi mendukung Gubernur Sumbar untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Gubernur Temui Warga Air Bangis, Supardi Sebut Dewan akan Pelajari Masalah

Mereka juga menolak semua narasi yang disampaikan oleh massa yang telah tiga hari berdemonstrasi di kantor gubernur.

Sehingga aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu pro dan kontra terhadap kebijakan gubernur.

Perwakilan dari kelompok kedua ini, Gusri Fendra (48), menuding kalau 1.500-an warga yang berdemo sejak Senin lalu, bukanlah penduduk asli Air Bangis.

"Di sini yang warga Air Bangis. Mereka itu pendatang," katanya kepada wartawan.

Di lain sisi, sekitar 1.500-an warga yang tinggal dan menetap di Jorong Pigogah Patibubur mengaku bahwa mereka sudah menetap di Air Bangis sejak lama.

Adapun tuntutan dari seribuan warga ini yaitu membebaskan lahan masyarakat dari kawasan hutan produksi.

Baca juga: PBHI Sumbar Nilai Tuntutan Masyarakat Air Bangis Sangat Realistis, Bisa Dikabulkan Gubernur

Lalu menolak hadirnya Proyek Strategi Nasional yang berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup, dan pembebasan dari Koperasi KSU ABS HTR.

Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual sawit kepada pihak mana pun.

Masyarakat menilai selama ini pemerintah terkesan membiarkan konflik agraria di Air Bangis berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang jelas.

Koordinator aksi, Haris Ritonga (36) berkata konflik agraria di Air Bangis cukup rumit dan kini berpotensi bertambah seiring usulan pembangunan Proyek Strategi Nasional di kecamatan paling utara pesisir Sumatera Barat itu.

"Konflik di Air Bangis sudah lama terjadi. Selama ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” kata Haris kepada awak media.

Haris meminta agar pemerintah memberikan kejelasan terkait status lahan masyarakat yang dicaplok secara sepihak dan dijadikan Hutan Produksi sejak 2016 silam.

Baca juga: Hari Ketiga Warga Air Bangis Demo Gubernur Sumbar, Akan Bertahan Sampai Permasalahan Selesai