Dinilai Berhasil Dukung Program JKN-KIS, Wapres Beri Penghargaan UHC ke Pemko Bukittinggi

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dinilai berhasil dukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pasalnya, melalui program Universal Health Coverage (UH) Pemko Bukittinggi mendapat penghargaan oleh Wakil Presiden di Gedung Balai Sudirman Jakarta.

Penghargaan itu diberikan langsung kepada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar pada Selasa (14/3/2033) kemarin. 

Baca juga: Musrenbang RKPD 2024 di Bukittinggi, Pemko Tetap Prioritaskan Tabungan Utsman

"Terhitung sejak 1 Februari 2023, kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Bukittinggi sudah mencapai 95 persen," ungkap Erman, Rabu (15/3/3023).

Erman menuturkan, hal itu juga yang menyebabkan Pemko Bukittinggi mendapatkan penghargaan UHC tersebut. Sebab, sudah banyak dari total penduduk Bukittinggi yang jadi peserta JKN.

"Sebanyak 124.886 jiwa dari total penduduk 131.817 di Bukittinggi sudah didaftarkan menjadi peserta JKN," terang pria yang akrab disapa Bang Wako itu.

Baca juga: Upaya Kemajuan Pembangunan Kota, Pemko Bukittinggi Gelar Musrenbang RKPD 2024

"Lalu, 21 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lima rumah sakit sebagai tingkat lanjut juga sudah ada di Bukittinggi," tambah Erman.

Penghargaan UHC yang diberikan kepada Pemko Bukittinggi itu, kata Erman, juga bagian dari menyukseskan misi Kota Bukittinggi, yaitu hebat di bidang kesehatan dan lingkungan.

"Sesuai dengan target kaki dan misi kami, hebat di bidang kesehatan dan lingkungan sudah terealisasi. Jaminan kesehatan 95 persen warga Bukittinggi kini sudah dibiayai oleh pemerintah," kata Erman.

Erman menjelaskan, anggaran untuk jaminan kesehatan itu juga telah dimasukan Pemko Bukittinggi ke dalam APBD 2023 sebanyak Rp 9 miliar.

Baca juga: Bus ALS Terbakar di Lintas Bukittinggi-Pasaman via Palupuh, Dua Armada Damkar Diturunkan

Diketahui, terdapat 22 provinsi, 334 kabupaten dan kota yang telah memenuhi UHC atau kepesertaan lebih dari 95 persen penduduk sampai 1 Maret 2023. Salah satunya adalah Kota Bukittinggi.

(TribunPadang.com/Alif Ilham Fajriadi)